Bareskrim Panggil 5 Orang Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Lahan Rumah DP Rp 0

Lokasi Groundbreaking rumah DP 0 persen, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (12/12). Foto: Ricky Febrian/kumparan

Dittipidkor Bareskrim Polri memanggil 5 orang terkait dugaan korupsi pembelian lahan rumah DP Rp 0. Lahan tersebut dibeli oleh PD Sarana Jaya pada 2018-2020.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan, 5 orang yang dipanggil masih berstatus saksi. Mereka yang dipanggil bukan hanya dari pihak PD Sarana Jaya, tapi dari instansi lainnya.

“Kita panggil kemarin baru ada 5 orang sebagai saksi,” kata Argo di pusat latihan Brimob, Cikeas, Jabar, Kamis (12/3).

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono di Bareskrim Polri, Senin (2/3). Foto: Mirsan Simamora/kumparan

Dari 5 orang yang dipanggil, kata Argo, baru 2 orang yang hadir di Bareskrim. Dalam waktu dekat, Bareskrim akan kembali memanggil 3 orang saksi.

“Baru 2 orang yang hadir. Untuk klarifikasi ya,” ujar Agro.

Dugaan korupsi tersebut berawal dari surat panggilan dari Dittipikor Bareskrim Polri untuk PD Sarana Jaya. Dalam surat tersebut beberapa orang dari PD Sarana Jaya dipanggil untuk dimintai keterangan.

Dalam surat panggilan tersebut dituliskan mengenai dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pembelian aset yang dilakukan PD Sarana Jaya pada tahun 2018 hingga 2020.

Lokasi Groundbreaking rumah DP 0 persen, Cilangkap, Jakarta Timur. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

PD Sarana Jaya merupakan BUMD DKI yang bergerak di bidang properti. Melalui laman website nya, PD Sarana Jaya dipercaya Pemprov DKI Jakarta untuk menangani proyek-proyek pembangunan strategis di lingkungan DKI Jakarta, seperti pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang dan pembangunan rumah hunian dengan DP Rp 0.

Sebelumnya, Gubernur DKI, Anies Baswedan telah meresmikan ground breaking pembangunan hunian DP Rp 0 di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, pada Desember 2019. Dalam sambutanya, Anies menyebut, hunian ini merupakan solusi bagi masyarakat yang tak mampu membayar uang muka kredit rumah.

"Masyarakat punya daya bayar bulanan, tapi tak punya daya bayar Down Payment (DP). Komponen masyarakat ini sekarang bisa dapatkan akses perumahan DP 0 persen," kata Anies di Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (12/12/2019).