Bargaining Power Partai Koalisi Dinilai Jadi Pertimbangan Jokowi saat Reshuffle

Pesiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas mengenai pembangunan Ibu Kota Nasinal (IKN), di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (10/3/2022). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Isu reshuffle kabinet masih hangat dibicarakan. Namun Istana hingga saat ini belum memberi sinyal apalagi kepastian soal apakah reshuffle kabinet bakal digelar.

Salah satu yang menjadi pertanyaan publik adalah siapa menteri yang bakal kena reshuffle. Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai pertimbangan Jokowi dalam mencopot atau memilih menteri, salah satunya, adalah bargaining power dari partai koalisinya.

“Dia punya daya tawar yang kemudian bisa dinegosiasikan soal kemungkinan menteri-menteri dapat berapa, layak diganti atau tidak, dan seterusnya,” kata Adi ketika dihubungi, Kamis (10/3).

Adi menilai hal ini wajar terjadi karena partai koalisi adalah mesin politik yang membantu pemenangan Jokowi dalam pilpres. Sehingga kursi menteri adalah salah satu bentuk 'balas jasa.'

Menurut Adi, besarnya bantuan yang diberikan tentu berbeda dari tiap partai sehingga daya tawarnya juga berbeda. Adi juga mengatakan bahwa jika dilakukan reshuffle, jatah kursi menteri dari partai koalisi tidak akan dikurangi.

“Kalau ada reshuffle pasti ada tempat penggantinya misalnya di kementerian yang lain, semacam rotasi,” jelas Adi.

Pertemuan Jokowi, Megawati dan sejumlah ketum dan sekjen partai koalisi di Plataran Menteng, Jakarta (9/8/2018). Foto: Dika Pratama/kumparan

Adi mengatakan, jika jatah menteri parpol koalisi dikurangi, maka ini berpotensi memicu konflik yang mengancam stabilitas negara.

Namun, Adi menyebut, melihat sejarah pemerintahan Jokowi, prediksi nama menteri yang akan dicopot ataupun dijadikan menteri relatif susah ditebak.

Sehingga, meski tak lepas dari bargaining power partai koalisinya, Adi menilai Jokowi punya pertimbangan sendiri soal siapa menteri yang diganti atau tidak.

“Misalnya bidang ketenagakerjaan, karena banyak orang yang nganggur karena pandemi COVID itu tidak dievaluasi. Termasuk menteri yang sering bikin statement-statement kontroversi, bikin kegaduhan, nyatanya juga enggak diganti presiden. Nah, itu yang kita sebut bahwa agak susah menebak pikiran presiden,” jelas Adi.

==========

Reporter: Dhania Anindyaswari Puspitaningtyas