kumparan
10 Januari 2020 21:31

Baru 11 Menteri Jokowi yang Lapor LHKPN ke KPK

Menteri Kabinet Indonesia Maju, Foto Bersama
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik dengan didampingi istri dan suami mereka di Istana Merdeka, Jakarta Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Para Menteri Kabinet Indonesia Maju sudah dilantik sejak 23 Oktober 2019. Selang dua bulan setelah pelantikan, baru 11 menteri yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.
ADVERTISEMENT
"Untuk LHKPN, untuk yang terkait dengan para menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju, sampai dengan saat ini sudah lapor itu sekitar 26 persen atau sekitar 11 menteri yang sudah lapor," ujar Plt Jubir Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati, di kantornya, Jumat (10/1).
"Termasuk kemarin adalah Pak Wishnutama, terus kemudian masih ada yang harus lapor lagi," sambungnya.
Untuk diketahui, peraturan ihwal pelaporan harta kekayaan itu termaktub dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
KPK sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 memiliki wewenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN itu sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
ADVERTISEMENT
Kabinet Indonesia Maju terdiri dari 38 menteri dan pejabat negara setingkat menteri. Namun, Ipi tak menyebutkan 11 menteri yang sudah melapor harta kekayaannya ke KPK.
"Yang baru pertama kali menduduki jabatan publik ya jadi laporan khusus dalam hal ini itu ada sekitar 4 (orang), 35 persen yang masih belum lapor dan sisanya adalah yang memiliki kewajiban untuk laporan periodik," kata Ipi.
KPK pun masih menunggu laporan menteri lain baik yang telah lama tercatat sebagai wajib lapor atau bagi pejabat publik baru.
"Kita tunggu sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 tentang laporan periodik, sementara untuk yang ke laporan khusus mereka yang baru menduduki jabatan publik baru itu sesuai dengan peraturan undang-undang harus melapor paling lambat adalah 3 bulan setelah dilantik," tandasnya.
ADVERTISEMENT
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan