Baru 16 Persen Wilayah Kelautan Indonesia Berhasil Dipetakan
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
"(Wilayah kelautan yang berhasil dipetakan) baru 10 persen sampai tahun 1951, sekarang sudah 16 persen," kata Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Nurhidayat sela-sela pertemuan Hydrographic Service and Standards Committee (HSSC) di Kabupaten Badung, Bali, Selasa (17/5).
Nurhidayat menuturkan, ada beberapa hal kendala untuk memetakan 100 persen wilayah kelautan Indonesia. Yakni, luas wilayah Indonesia sekitar 5,8 juta kilometer persegi yang terdiri dari 75 persen lautan dan 25 persen daratan.
Topologi laut Indonesia tak seragam. Rata-rata kedalaman laut wilayah barat sekitar 300-100 meter, sementara itu wilayah timur memiliki kedalaman 5 ribu hingga 8 ribu meter.
Nurhidayat menilai butuh waktu lama untuk memetakan 100 persen wilayah kelautan Indonesia. Belum termasuk adanya bencana alam yang mengubah morfologi laut.
ADVERTISEMENT
"Kalau sudah 100 persen pun kalau ada gempa di dalam air kita harus survei lagi," kata dia.
Selanjutnya, keterbatasan alat untuk melakukan penelitian di bawah laut. Pushidrosal baru memiliki dua kapal canggih seperti KRI Spica-934 dan KRI Rigel-933 untuk mendukung survei bawah laut.
Menurutnya, pemetaan wilayah laut di Indonesia bisa mencapai 100 persen apabila pemerintah menggelontorkan dana triliun setiap bulan. Dana tersebut untuk membeli 12 kapal yang memiliki peralatan canggih seperti sonar atau transuder dengan kecepatan tinggi dan lain sebagainya.
"Sebenarnya anggaran terserah pemerintah tapi satu kapal itu sekitar Rp 350 miliar. Karena ada peralatannya yang mahal, kalau kapalnya sendiri kita bisa buat sendiri di PT PAL," kata dia.
Pada Juni 2022 nanti, Pushidrosal akan melakukan ekspedisi lanjutan pada wilayah laut timur Indonesia yang memiliki kedalaman mencapai 5 ribu meter. Hal ini karena beberapa waktu lalu ditemukan getaran seismik misterius di Laut Banda, Maluku.
ADVERTISEMENT
Pemetaan laut ini sangat penting untuk meningkatkan keselamatan navigasi, perlindungan lingkungan, keamanan, potensi ekonomi dan bencana alam di laut.
"Laut disurvei agar bisa digunakan untuk kebutuhan ekonomi, pariwisata dan alam. Menteri ESDM misalnya bagaimana laut itu sebenarnya jadi eksplor bisa diambil SDA (sumber daya alam) misalnya minyak," katanya.