Basarah: Tak Ada Alasan Pilih Ketua MPR Lewat Voting

Ahmad Basarah, Wasekjen bidang pemerintahan Foto: Intan Novian/kumparan

Kursi ketua MPR masih jadi rebutan, setidaknya bagi Partai Golkar yang mengklaim paling berhak karena pemenang pemilu kedua, dan Gerindra karena merasa oposisi bisa menengahi dengan kursi ketua MPR.

Keputusan itu akan dicapai dalam pemilihan Rabu (2/10) besok. Pada periode 2019-2024 ini, pimpinan MPR berjumlah 10 orang, yakni 1 unsur DPD dan 9 fraksi di DPR.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, berharap proses memilih pimpinan MPR bisa berjalan lewat musyawarah, bukan melalui pengumpulan suara terbanyak alias voting.

"PDIP pada prinsipnya mengharapkan pemilihan ketua MPR secara musyawarah mufakat, karena sudah seluruh perwakilan di MPR itu sudah punya perwakilan pimpinan, termasuk unsur DPD," kata Basarah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

"Sehingga bagi PDIP tidak punya cukup alasan politik untuk melakukan pemilihan pimpinan MPR secara voting," sambung Ketua PA GMNI itu.

Basarah menyebut PDIP belum memiliki nama yang diajukan sebagai calon pimpinan MPR. Meski parpol lain sudah setor nama untuk dilantik besok.

"Belum, Kita tunggu perkembangan dari masing-masing fraksi siapa yang diusulkan," tuturnya.

Lebih jauh, soal namanya yang santer disebut kandidat kuat untuk mengisi posisi pimpinan MPR untuk kedua kalinya, Basarah menyebut hingga kini belum ada keputusan final dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Saya belum bisa mengkonfirmasi, masih menunggu keputusan Ibu Ketua Umum, masih ada waktu sampai besok," tandasnya.

Jika tak ada kendala, pelantikan Pimpinan MPR akan dilaksanakan pada rapat paripurna pada, Rabu (2/10) pukul 10.00 WIB. Golkar menyodorkan nama Bambang Soesatyo, Gerindra punya Ahmad Muzani.