Bawa 3.000 Bukti, Mustofa Nahra Laporkan Salah Input C1 ke Bawaslu

Barang bukti dugaan kecurangan pemilu yang diserahkan BPN 02 ke Bawaslu. Foto: Maulana Ramadhan/kumparan

Koordinator relawan tim IT BPN Prabowo-Sandi, Mustofa Nahrawardaya, menyambangi kantor Bawaslu RI, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat. Kedatangan Mustofa untuk melaporkan salah input C1 di Sistem Informasi Penghitungan (Situng) KPU yang disebut sebagai kecurangan.

Mustofa yang didampingi oleh sejumlah relawan itu, membawa satu kotak kontainer berukuran sedang yang berisi bukti salah input C1 dalaam Situng KPU.

"Ada 3.000 lembar fisik, print-print, yang kami ambil dari printscreen situng. Setiap hari kami print 1.000 lembar, dari tanggal 9-29 April, sampai terakhir 1 Mei. Bisa dijumlahkan berapa, ini tidak kita bawa semua. Hanya sebagai contoh yang salah dari sistem IT KPU," ujar Mustofa di Gedung Bawaslu, Jumat (3/5).

Politikus PAN itu mengklaim menemukan puluhan ribu salah input C1 dalam Situng melalui sistem IT di BPN. Jumlahnya bahkan bisa mencpai 15,4 persen dari suara sah pemilu.

Anggota BPN Prabowo-Sandi, Mustofa Nahra datang ke Cyber Bareskrim untuk klarifikasi cuitan terkait Lion Air. Foto: Ferry Fadhlurrahman/kumparan

"Kita menemukan jumlah kesalahan entri data dan dugaan kecurangan melalui jalur IT sebanyak 73.715 dari 477.021 TPS sebagai sampling-nya. Jadi kalau dihitung dari 477.021 TPS, jumlah daripada kesalahan entri itu terdapat 15,4 persen, cukup banyak, padahal jumlahnya TPS keseluruhan ada 810 ribuan," jelas Mustofa.

Menurutnya, angka dugaan kecurangan yang paling tinggi terjadi di lima provinsi yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.

"Sampling kita teliti. Ada Jateng tertinggi mencapai 7.666 (kecurangan), kedua Jawa Timur mencapai 5.826, Sumut 4.327, Sumsel 3.296, dan Sulsel 3.219," ucapnya.

Sementara itu, Sekjen Relawan IT BPN Prabowo-Sandi, Dian Fatwa, meminta KPU untuk segera menghentikan proses situng dan melakukan audit forensik di sistem IT.

"Yang paling panting bagi kami adalah tidak harus menunggu Bawaslu, kami menuntut agar KPU segera menghentikan situng dan audit forensik IT," kata Dian Fatwa.