Bawaslu Hanya Jawab Gugatan Awal Sengketa Pilpres BPN di MK

Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Bawaslu selaku pihak pemberi keterangan hadir dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang dimohonkan tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang dimulai Jumat (14/6) pukul 09.00 WIB.

Bawaslu dalam sidang perdana ini diwakili oleh Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar selaku Ketua Divisi Hukum Bawaslu. Ketua Bawaslu Abhan dan Komisioner Bawaslu lainnya tidak hadir karena Bawaslu mengagendakan jadwal persidangan pelanggaran administrasi Pemilu 2019.

Bawaslu mengatakan, dalam sidang PHPU Pilpres ini hanya akan menjawab pernyataan yang disampaikan oleh majelis hakim selama persidangan. Bawaslu hanya menyiapkan jawaban terkait gugatan awal yang disampaikan tim hukum BPN ke MK.

"Jadi, Bawaslu itu menyiapkan jawaban terhadap berkas tertanggal 24 Mei, itu yang kami siapkan jawabannya," kata Fritz di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Hakim Mahkamah Konstitusi saat sidang perdana di MK, Jakarta, Jumat (14/6). Foto: Helmi Afandi/kumparan

Hingga saat ini Bawaslu masih belum menerima revisi gugatan yang disampaikan BPN. Sehingga Bawaslu tidak menyiapkan jawaban untuk revisi gugatan BPN.

"Kami belum menanggapi, karena kami belum dapat dari MK, jadi kami belum merespons atau belum menyusun. Meskipun data-datanya sudah kami kumpulkan," ucap Fritz.

Namun meski demikian, Bawaslu tidak menutup kemungkinan akan menjawab terkait revisi gugatan yang dimohonkan BPN. Hanya saja, hal itu akan dijawab jika diminta oleh hakim.

"Apabila nanti ada perubahan permohonan, Bawaslu akan melakukan perubahan jawaban apabila itu diminta oleh MK," tutur Fritz.