Bawaslu: Tumbuhkan Kesadaran untuk Berani Melawan Politik Uang
PerbesarADVERTISEMENT
Kabar baik berembus dari Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa bulan menjelang pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019. Puluhan desa mendeklarasikan wilayahnya sebagai kawasan antipolitik uang. Mereka kompak menolak laku culas yang sejak lama berurat akar itu.
ADVERTISEMENT
Di banyak wilayah di DIY, politik uang kerap menjadi momok helatan demokrasi. Praktik jual beli suara jamak terjadi di wilayah perdesaan DIY.
“Di Yogya, di Jawa pada umumnya, pilurdes (pemilihan lurah desa) itu lazim itu main politik uang, bitingan, amplopan,” kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu, Amir Nashirudin.
Bak gayung bersambut, gelombang inisiatif warga menolak politik uang di desa klop dengan program Bawaslu DIY untuk menciptakan pemilu yang bersih. Pertumbuhan desa antipolitik uang di DIY relatif cepat.
Mulanya pada April 2018, baru Desa Murtigading yang mendeklarasikan antipolitik uang. Semakin mendekati pileg dan pilpres, DIY kini punya 26 desa serupa. kumparan berbincang panjang lebar soal fenomena ini dengan Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu, Amir Nashirudin. Berikut petikannya:
ADVERTISEMENT
Bagaimana awal mula munculnya deklarasi desa antipolitik uang di DIY?
Kita mulai wacana itu sekitar akhir 2017. Karena waktu itu periode baru Bawaslu. Amanat di UU no 7 kan itu salah satu tugas Bawaslu adalah pencegahan praktik politik uang. Nah, itu kan kita menerjemahkan seperti apa, kita diberi keleluasaan.
Nah kita diskusi dengan teman-teman bagaimana ya ini mencegah praktik politik uang. Akhirnya, bisa ndak kita menggerakkan masyarakat secara partisipatif hingga pengawasan itu. Memang filosofinya dari masyarakat sehingga betul-betul mandiri. Dari situ kita kebetulan mendengar ada pengalaman di Murtigading, Pilurdes tanpa politik uang.
Kita identifikasi tahun 2017. Langsung kita studi, konfirmasi, benar atau endak. Bagus juga ini untuk pengembangan di Pemilu. Lalu kita ngobrol dengan masyarakat di sana, di sana ada tim 11 ya, ketemu diskusi. Dengan Pak Lurah ketemu. Oke, hasil diskusi kita rancang.
ADVERTISEMENT
Bagaimana potret praktik politik uang di DIY?
Di Yogya, di Jawa pada umumnya, pilurdes itu lazim itu main politik uang, bitingan, amplopan.
Sejak awal namanya desa anti politik uang?
Awalnya, kita desa bebas politik uang. Tapi, konotasinya bebas itu bebas politik uang. Enggak sreg beberapa, diskusi lama, ketemulah desa anti politik uang. Desa anti politik uang itu ada perdebatan makna, kenapa anti?
Kita ingin menumbuhkan kesadaran, kepedulian masyarakat untuk dan nilai-nilai itu menolak dan melawan. Antipolitik uang itu menolak dan melawan. Selama ini, orang mungkin hanya menolak, enggak mau itu. Orang (yang mau bermain politik uang) akhirnya pindah, ditolak di sini, dia pindah ke sana. Nah, biar pencegahan maksimal kita melawan dengan melaporkan. Kalau masih melakukan, kita laporkan ke Bawaslu.
ADVERTISEMENT
Jadi dua nilai itu yang menjadi parameter desa Anti politik uang?
Kita tumbuhkan kesadaran untuk berani menolak dan serius melawan. Jadi dua itu nilai desa antipolitik uang itu. Menolak itu memang dia dengan kesadaran. Kemudian melawan itu karena peduli biar pencegahan maksimal serius melaporkan.
Melawan itu proses persuasi, tapi kalau udah kebangetan laporkan saja. Pemilu ini ada kasus yang Inkraacht kasus money politic ini. Di Bantul diputuskan oleh pengadilan. Sebelumnya money politic sulit dipecahkan. Prinsipnya ada dua itu.
Bagaimana implementasinya dalam kegiatan diserahkan ke masing-masing desa?
Jadi kesadaran entah bagaimana manifestasinya. Di beberapa tempat itu ada pembagian stiker. Di beberapa tempat itu, ada keluarga yang sudah sadar, sudah peduli, dia akan menempelkan stiker di rumahnya.
Itu kan opsi-opsi yang kita tawarkan ke teman-teman relawan. Kita diskusi, bisa teman-teman buat gerakan yang penting ini sifatnya enggak pemaksaan. Proses sebuah diskursus. Bukan ini tempelin dong. Ada forum-forum warga, rapat RW.
ADVERTISEMENT
Bagaimana pendekatan Bawaslu membangun kesadaran warga desa agar menolak politik uang?
Kita prinsipnya melibatkan semua stakeholder. Kan kita berjenjang ya, ada Bawaslu Kabupaten/Kota, panwas kecamatan, pengawas desa. Struktur kita ini kita bekali untuk selalu melibatkan stakeholder. Itu modal, karena prinsip Bawaslu itu yang pertama pencegahan, itu strategi. Strategi itu bukan apa yang kita hadapi tapi apa yang akan terjadi.
Karena terkait itu, maka kita mengambil langkah-langkah menggandeng kelompok masyarakat sipil. Kita selama ini diuntungkan oleh dukungan masyarakat, selain juga penguatan kelembagaan di undang-undang, sehingga ada penerimaan.
Kita cukup aktif di berbagai forum, teman pengawas ini punya jejaring. Pola kita ke masyarakat cenderung informal. Tidak ngundang. Oke warga punya forum apa? kapanpun kita datang. Kita menyesuaikan waktu dan tempat masyarakat, bukan kita yang mengatur. Menyesuaikan dengan yang sudah ada, sehingga mereka enggak merasa terganggu. Sesuai dengan ritme yang sudah ada. Kita masuk pelan-pelan Alhamdulillah mereka sudah bisa nerima. Bisa merumuskan dan membuat desa anti politik uang.
ADVERTISEMENT
Ada resistensi dari desa, atau caleg yang berkontestasi di pileg?
Kalau untuk desa anti politik uang sebenarnya secara umum enggak resisten ya. Partai politik baru, caleg baru yang bukan incumbent itu semangat. Muda tua semangat. Karena mereka kan juga sebenarnya diuntungkan dengan gerakan seperti ini. Bagaimana pemilu itu murah dan mudah ya gitu. Kita ingin juga ke arah sana. Caleg enggak dibebani, enggak ribet.
Nah, kalau beberapa desa ada yang resisten. Mereka masih berpikir pragmatis. Lho, nanti kita enggak dapat apa-apa dong. Karena ini kan kesempatan 5 tahunan untuk transaksi. Transaksi tenda, meja, kursi transaksi cor, dsb. Itu agak berat. Beberapa desa yang tidak siap.
Berapa desa Antipolitik uang di DIY?
ADVERTISEMENT
Saya hitung di Kulon Progo ada satu; di Bantul, ada dua; di Sleman ada dua; di Kota Jogja, ada tiga; di Gunung Kidul ada 18; total 26 ya. Kalau Gunung Kidul, lama berencana dari akhir 2018. Dirancang deklarasinya serentak. Jadi ada beberapa desa yang sudah siap dari 2018 sudah siap, ada 3-4 desa.
Mereka sepakat disatukan kemudian di Februari disatukan secara serentak. Jadi 26 yang sudah. Rencananya yang akan akan siap deklarasi 37 atau 38 ya. Yang sampai mengkonfirmasi, ngundang untuk forum warga di situ. Apa itu anti politik dan kemudian siap, ada sekitar 11-12 desa.
Wujud dukungan Bawaslu bagi Desa Antipolitik Uang apa saja?
Kita kerja sama Bawaslu RI menurunkan mahasiswa UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) untuk KKN (kuliah kerja nyata) antipolitik uang. Ini Bawaslu DIY sebagai titik koordinasi dan fasilitasi. Secara operasional UMY dan tim akan turun ke lapangan untuk men-support desa anti politik.
ADVERTISEMENT
Apakah dampak dari Desa Antipolitik Uang ini sudah terlihat?
Kalau dilihat dari animo caleg yang men-support, nampaknya ya akan lebih bagus. Mudah-mudahan caleg itu menjaga komitmen. Kan mereka menandatangani pakta integritas. Beberapa ada yang datang ke forum-forum, dihadirkan caleg untuk komitmen terhadap penguatan desa anti politik uang.
Money politic kan bisa masa kampanye, nanti masa tenang dan menjelang hari H. Memang yang paling genting itu hari tenang dan hari H. Jadi kalau kita masa kampanye agak sulit untuk mengukur karena agak rumit juga.
Simak perjuangan Desa Murtigading dan Sardonoharjo menumpas praktik politik uang dalam topik Konten Spesial .
