Beda dengan Menkes, ITAGI Tak Rekomendasikan Kartu Vaksinasi Jadi Syarat Terbang

19 Januari 2021 14:25 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Kesehata Budi Gunadi Sadikin isuntik vaksin corona Sinovac saat vaksiasi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/1).  Foto: Youtube/@Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Kesehata Budi Gunadi Sadikin isuntik vaksin corona Sinovac saat vaksiasi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/1). Foto: Youtube/@Sekretariat Presiden
ADVERTISEMENT
Menkes Budi Gunadi Sadikin sempat mengusulkan mereka yang telah divaksinasi corona bisa menjadikan kartu vaksinasinya sebagai syarat untuk terbang.
ADVERTISEMENT
Ada juga usul untuk membuat kartu vaksinasi itu menjadi digital atau disebut immunity passport.
Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) yang juga menjadi pihak yang ditanyai BPOM sebelum penerbitan izin darurat vaksin Sinovac menanggapi hal ini.
"Hot issue yang banyak dibahas adalah immunity travel atau immunity passport dikatakan kalau sudah diimunisasi nanti nggak perlu swab lagi deh," kata Ketua ITAGI Prof Sri Rezeki Hadinegoro dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (19/1).
Menurut Prof Sri, antibodi yang diciptakan vaksin bakal maksimal dalam jangka waktu tertentu. Selain itu apabila herd immunity belum tercipta sangat riskan apabila immunity passport itu nanti diberlakukan.
"Kalau cuma disuntik sekali itu nggak ada artinya nanti jadi harus betul-betul dua kali suntikan (rentang waktu 14 hari). Dan kadar antibodi maksimal itu baru dicapai sekitar 10 atau 14 hari, maksimal 1 bulan setelah dosis ke 2," tutur dia.
ADVERTISEMENT
"Berarti kan ini masih perlu 2 bulan untuk satu orang yakin betul bahwa antibodi saya maksimal itu kalau kita divaksinasi bersama-sama itu," imbuhnya.
Ketua ITAGI, Prof. Sri Rezeki Hadinegoro. Foto: Youtube/@Badan POM RI
Ia menambahkan, kalau kita vaksinasinya bertahap tentunya ada yang disebut infection rate. Sebab, ada orang-orang yang masih berkeliaran dan belum divaksin.
"Dan dia menderita atau dia OTG (orang tanpa gejala) itu kan masih menularkan. Jadi ini yang menjadi pemikiran untuk tidak mengeluarkan dulu saat ini immunity passport tadi." tutupnya.
Sebelumnya, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ada usulan soal warga yang divaksin dapat sertifikat. Ia pun mengusulkan sertifikat itu berbentuk digital.
Selain mudah dibawa ke mana-mana, menurutnya, sertifikat digital vaksin ini bisa memberi keuntungan masyarakat. Seperti syarat bepergian dengan pesawat, pengganti PCR test atau antigen.
ADVERTISEMENT
Hal ini disampaikan Budi Gunadi saat menjawab usulan dari anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham soal adanya sertifikat bagi warga yang disuntik vaksin corona, saat raker bersama Komisi IX, Kamis (14/1).
"Diberi iming-iming benefit-nya, saya rasa ide Bu Aliyah bisa saya pakai, misal kalau yang sudah vaksin, kami akan kasih sertifikat, cuma sertifikatnya bukan sertifikat fisik, tapi sertifikat digital yang bisa ditaruh di Apple Wallet atau Google Wallet sehingga kalau beliau terbang atau mau pesan tiket di Traveloka tidak usah menunjukkan PCR test atau antigen," ujar Budi Gunadi.