Beda Menkeu dan Kemendagri soal Anggaran Bansos DKI untuk Tangani Corona
PerbesarADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Pemprov DKI Jakarta terus melakukan berbagai cara untuk menekan penyebaran virus corona sekaligus menjamin kesejahteraan warga yang terdampak. Salah satunya dengan mendistribusikan bantuan sosial (bansos ).
ADVERTISEMENT
Namun, ada beda pernyataan antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Keuangan soal kekuatan anggaran yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan virus corona, khusus pemenuhan bansos.
Pemprov DKI Jakarta langsung melakukan realokasi dan refocusing anggaran imbas wabah virus corona . Hasil dari hitung-hitungan ulang APBD DKI 2020 ini lalu diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri.
Hasilnya, dari anggaran Rp 87,95 triliun, hanya tersisa Rp 44,6 triliun yang bisa dianggarkan untuk APBD 2020.
Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto, menjelaskan dari jumlah itu Pemprov DKI Jakarta menyiapkan Rp 10,77 triliun untuk penanganan virus corona. Lalu, alokasi paling besar, yakni untuk jaring pengaman sosial (JPS), yakni Rp 7,6 triliun. Bansos masuk di dalamnya.
ADVERTISEMENT
"Anggaran penanganan COVID-19 (DKI) bidang kesehatan Rp 2,67 triliun, JPS Rp 7,6 triliun, dampak ekonomi Rp 500 miliar," ujar Ardian saat dikonfirmasi, Selasa (5/5).
Rincian anggaran yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta ke Kemendagri berbeda dengan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dalam rapat virtual, Sri Mulyani menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah tak punya anggaran untuk penyediaan bansos. Sehingga seluruh bansos diserahkan ke pemerintah pusat.
“Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat. Sekarang seluruhnya diminta dicover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani dalam rapat virtual, Rabu (6/5).
Saat awal penanganan virus corona, Anies menyanggupi memenuhi bansos untuk 1,1 juta KK dari total 3,7 juta KK. Pemerintah pusat menyanggupi skema itu.
ADVERTISEMENT
Tapi, dengan adanya masalah ini, Sri Mulyani menyebut, keseluruhan anggaran harus ditanggung pemerintah pusat. Saat ini, pemerintah sudah mengalokasikan Rp 110 triliun untuk jaring pengamanan sosial.
Sampai saat ini, Pemprov DKI Jakarta belum berkomentar soal pernyataan Sri Mulyani.
Terkait anggaran penanganan virus corona, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rapat dengan Wapres Ma'ruf Amin sempat mengutarakan soal belum cairnya dana piutang dari Kementerian Keuangan ke Pemprov DKI Jakarta. Nilainya, juga tidak kecil.
"Jadi piutang Menkeu kepada DKI semula Rp 6,4 triliun, kemudian dilakukan penyesuaian jadi Rp 5,1 triliun itu piutang tahun lalu, dan ada dana bagi hasil tahun ini kuartal kedua Rp 2,4 triliun," ungkap Anies dalam rapat melaui telekonferensi video, Kamis (2/4).
ADVERTISEMENT
"Kami berharap ini bisa dicairkan. Jadi tantangan DKI bukan ada pada anggaran tapi cash flow. Kalau ini bisa cair, kita punya keleluasaan secara cash flow dan kita berharap dana bagi hasil segera ditransfer. Saya juga sudah bersurat ke Menkeu, mudah-mudahan bisa dibantu Pak," tuturnya.
Saat itu, Anies menyebut, sudah menyiapkan Rp 3 triliun untuk penanganan virus corona sampai Mei. Itu belum termasuk piutang Menkeu yang belum dicairkan.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta sudah memulai rapat membahas evaluasi distribusi bansos tahap I dan persiapan bansos tahap II pada Rabu (6/5). Sejumlah penyesuaian akan dilakukan termasuk adanya perubahan isi paket bansos sesuai dengan kebutuhan.
Dalam rapat, disepakati penerima bansos dari Pemprov DKI diperkirakan naik dari 1,1 juta KK menjadi 2 juta KK. Proses pendataan dan verifikasi data juga sudah mulai dilakukan sebelum distribusi bansos tahap II dilakukan.
ADVERTISEMENT
Dalam hal isi paket, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah mengatakan akan ada sejumlah penyesuaian. Yang pasti, tidak ada uang tunai dan tidak ada masker dalam bantuan tahap II ini.
"Itu belum tahu (isi paket bansos tahap dua). Kan ada kajian seperti kandungan proteinnya, apanya, dan yang lain. Ya kemungkinannya seperti itu (tidak hanya sarden), tapi yang pasti enggak ada lagi masker," kata dia.
"Untuk tahap kedua itu dari perencanaan, itu KPKP yang buat. Itu kan udah ada analisanya, kajiannya. Kan tahap pertama kan kita memang yang paling penting kita makan dulu semua karena kondisinya, tapi tahap kedua sudah kita benahi, semuanya," ujarnya.
***
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona .
ADVERTISEMENT
***
Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.