kumparan
9 Januari 2020 18:15

Belum Ada Stafsus Jokowi yang Lapor LHKPN ke KPK

PTR, Ilustrasi logo KPK
Ilustrasi logo KPK. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
KPK menyatakan hingga pekan lalu belum ada staf khusus (stafsus) Presiden Jokowi yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal, sesuai undang-undang, pelaporan LKHPN paling lambat tiga bulan semenjak dilantik sebagai pejabat.
ADVERTISEMENT
"Terakhir, minggu lalu itu belum," kata Plt juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Mariaty, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1).
Ipi mengatakan ada dua jenis pelaporan yang berlaku untuk LHKPN. Yakni bagi individu yang sudah menjabat dan pernah melaporkan LHKPN, dan yang baru melapor.
Bagi yang sudah melaporkan, ada mekanisme pelaporan tahunan. Jadi bagi stafsus yang sebelumnya merupakan penyelenggara negara, bisa melaporkan secara periodik tanpa dibatasi waktu tiga bulan. Periodenya adalah 31 Maret setiap tahunnya.
Sementara, waktu tiga bulan diberlakukan bagi yang belum pernah sama sekali melaporkan LHKPN. Stafsus dilantik pada 21 November 2019, sehingga batasnya adalah 20 Januari 2020.
Joko Widodo, Staf Khusus Milenial
Presiden Joko Widodo bersama staf khusus yang baru dari kalangan milenial ketika diperkenalkan di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/11). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro
"Kemudian ada juga stafsus, yang sebagian besar adalah mereka yang memang boleh duduk sebagai jabatan publik sehingga mereka harus lapor dalam kapasitas laporan khusus seperti Pak Wishnutama (Menpar) tadi ya. Untuk detilnya nanti saya update lagi," ungkapnya.
ADVERTISEMENT
Diketahui, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama melaporkan LHKPN ke KPK pada hari ini. Tama melaporkan LHKPN pertama kali setelah resmi menyandang status penyelenggara negara.
Pelaporan LHKPN merupakan kewajiban berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan