Belum Sebulan, Bus Listrik Bekas KTT G20 di Surabaya Berhenti Beroperasi

Bus listrik bekas KTT G20 yang dihibahkan ke Pemkot Surabaya berhenti beroperasi dok. Pemkot Surabaya

Bus listrik bekas Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali yang dihibahkan untuk Pemerintah Kota Surabaya berhenti beroperasi.

Alasannya ialah kontrak antara operator Damri dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah habis pada 1 Januari 2023.

Sehingga bus itu dihentikan sementara dan menunggu kontrak terbaru yang harus diperpanjang setiap tahunnya.

Padahal, bus listrik itu baru beroperasi 20 Desember 2022 lalu dan banyak warga yang belum merasakan bus tersebut.

"Nggih (perpanjangan kontrak)," ujar Kasi Angkutan Jalan dan Penumpang Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, Ali Mustofa, saat dikonfirmasi, Kamis (5/1).

Bus listrik bekas KTT G20 yang dihibahkan ke Pemkot Surabaya berhenti beroperasi dok. Pemkot Surabaya

Selain masa kontrak habis, kata Ali, angkutan umum yang dinamai Bus Listrik Trans Semanggi itu masih dalam proses perbaikan oleh Kemenhub.

Tak hanya itu, Kemenhub juga masih melakukan penyesuaian daya listrik bus di stasiun pengisian daya.

"Bus yang sedang uji coba ini sementara belum beroperasi dulu," ucapnya.

Bus listrik bekas KTT G20 yang dihibahkan ke Pemkot Surabaya berhenti beroperasi dok. Pemkot Surabaya

Ali mengungkapkan, pihak Kemenhub juga mengupayakan agar bus listrik itu dapat kembali beroperasi di Kota Pahlawan.

"Kemenhub saat ini berupaya melakukan percepatan agar bus bisa beroperasi kembali dan dapat melayani masyarakat," ungkapnya.

Bus listrik bekas KTT G20 yang dihibahkan ke Pemkot Surabaya berhenti beroperasi dok. Pemkot Surabaya

Ali menjelaskan, bus dengan melayani rute dari Terminal Purabaya, MERR, hingga Jalan Kenjeran itu baru beroperasi satu koridor saja sejak diresmikan.

Sehingga, pemberhentian operasional bus listrik itu mengakibatkan kekosongan rute yang dilalui.

Lebih lanjut, Ali mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari Kemenhub terkait kekosongan rute diganti oleh moda transportasi umum lainnya.

"Masih menunggu tindak lanjut dari Kemenhub," tandasnya.