BEM Se-DIY Demo, Desak Jokowi Taat Hukum dan Stop Politisasi Bansos

9 Februari 2024 19:41 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Massa dari Forum BEM se-DIY turun ke jalan menggelar aksi bertajuk 'Darurat Hukum dan Selamatkan Demokrasi Indonesia' di depan kantor DPRD DIY, Jumat (9/2/2024). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Massa dari Forum BEM se-DIY turun ke jalan menggelar aksi bertajuk 'Darurat Hukum dan Selamatkan Demokrasi Indonesia' di depan kantor DPRD DIY, Jumat (9/2/2024). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Massa dari Forum BEM se-DIY turun ke jalan. Mereka menggelar aksi bertajuk 'Darurat Hukum dan Selamatkan Demokrasi Indonesia' di depan kantor DPRD DIY di Jalan Malioboro, Jumat (9/2).
ADVERTISEMENT
"Ini adalah salah satu aksi menyelematkan demokrasi dan darurat hukum, fenomena hari ini yang kita alami bagaimana kekuasaan yang mengendalikan seluruh instrumen negara dan bagaimana demokrasi yang kita perjuangkan berdarah-darah di pada 98 justru hari ini dikangkangi," kata koordinator umum aksi, Gunawan Herman, di lokasi.
Gunawan mengatakan kemerosotan demokrasi ini terlihat dari pelanggaran etik Mahkamah Konstitusi dan juga Komisi Pemilihan Umum. Selain itu juga muncul politisasi bansos akhir-akhir ini.
"Dan bagaimana politisasi bansos yang terjadi, sehingga gerakan ini lahir dari kesadaran kita, sehingga hari ini kita betul-betul turun menyelamatkan demokrasi yang hari ini kita saksikan bagaimana proses kekuasaan yang hari ini benar-benar condong (ke paslon tertentu) dan mengabaikan norma dan etik," kata Gunawan.
ADVERTISEMENT
Massa dari Forum BEM se-DIY turun ke jalan menggelar aksi bertajuk 'Darurat Hukum dan Selamatkan Demokrasi Indonesia' di depan kantor DPRD DIY, Jumat (9/2/2024). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan
Forum BEM se-DIY juga menuntut Presiden Jokowi taat hukum. Ketika Jokowi menyatakan presiden boleh berkampanye adalah cara berpikir yang sesat dalam demokrasi.
"Tuntutan salah satunya menuntut Jokowi untuk taat hukum. Dan kedua, politisasi bansos dihentikan," kata Gunawan.
DPR juga diminta mengaktifkan seluruh instrumen negara menanggapi kondisi saat ini.
"Kepada seluruh anggota DPR di Senayan mengaktifkan seluruh instrumen negara menanggapi dalam proses bagaimana kekuasaan hari ini kecenderungan pada watak otoritarianisme," ungkap Gunawan.