news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

BEM Unpad soal Kampanye Politik di Kampus: Lebih Baik Berdialog Tanpa Baper

27 Juli 2022 17:15 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Foto udara Asrama PUPR yang berada di kompleks Kampus Unpad Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (22/6/2021). Foto: Raisan Al Farisi/Antara Foto
zoom-in-whitePerbesar
Foto udara Asrama PUPR yang berada di kompleks Kampus Unpad Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (22/6/2021). Foto: Raisan Al Farisi/Antara Foto
ADVERTISEMENT
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unpad merespons wacana KPU yang mengizinkan kampanye politik diadakan di kampus. Menurutnya, kegiatan politik di kampus sebaiknya dilakukan lewat berdialog bukan kampanye.
ADVERTISEMENT
Ketua BEM Kema Unpad Virdian Aurellio Hartono menyebut, para paslon bisa dihadirkan dan berdialog dengan para mahasiswa serta tenaga pendidik. Sebab, apabila hanya kampanye politik, dikhawatirkan kegiatan tersebut berlangsung hanya satu arah.
"Sebenarnya kalau kampanye agak kurang setuju ya. Jadi saya lebih setuju kalau diadakannya debat. Jadi bukan kampanye terus datang 'halo, kita ada ini' tapi debat. Dialog. Bisa dua Paslon didatengin bareng-bareng atau satu Paslon head to head sama mahasiswa atau dosen di kampus," kata dia kepada kumparan pada Rabu (27/7).
Ketua BEM Unpad Virdian. Foto: Dok. Istimewa
Selain itu, Virdian berharap para pasangan calon yang datang ke kampus tak merasa 'baper' ketika ditanyai oleh mahasiswa dan tenaga pendidik soal gagasannya.
Dia pun menilai dulangan suara di kampus yang diperoleh para pasangan calon hanya bonus semata, sebab tujuan para pasangan calon ke kampus adalah beradu gagasan.
ADVERTISEMENT
"Harapannya satu sih, gimana nanti elite politik ini nggak baper, kalau engk mau money campaign ya harus gitu, fokus mereka tahu datang ke kampus adalah buat di-roasting gitu bukan buat dapat suara, suara mah bonus lah ibaratnya," ucap dia.
Virdian berpendapat, jangan sampai kegiatan politik di kampus dijadikan sebagai ajang black campaign, politik praktis, hingga politik uang dengan cara menyuap para akademisi di kampus agar tak berani bersuara.
Untuk mengantisipasi adanya black campaign hingga politik uang, Virdian mengatakan, KPU harus memiliki aturan dan pengawasan yang ketat mengenai aktivitas politik di kampus.
Selain itu, para pasangan calon juga diharapkan punya kesadaran etis saat melakukan kegiatan politik di kampus.
"Seberapa punya nyali untuk pasangan calon berani berdebat di kampus? Karena kalau di kampus sudah jelas, mahasiswa kalau nanya di kelas saja sudah kritis banget, apalagi kalau dia nanya di forum sebesar Pilpres. Makanya, kita lihat saja siapa pemimpin yang berani datengin kampus sebagai rumah intelektual," ungkap dia.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya diberitakan, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut kampanye politik di kampus lumrah dilakukan di sejumlah negara maju. Sedangkan terkait penerapan di Indonesia, menurutnya masih diperlukan kajian mendalam.
"Apakah boleh politisi masuk kampus, kalau dia diundang dalam debat akademik ya monggo-monggo saja. Kecuali memang ada pasang spanduk jadi masalah pasti, tapi kalau yang bersangkutan berbicara akademik ya silakan saja. Jadi jangan sampai kampus juga kemudian apolitis bahkan menganggap perbuatan politik itu bermasalah," kata Bagja.