Berkarya Sindir Usul Ambang Batas Parlemen Naik: Tanggung Jika Cuma 7 Persen

Pertemuan enam sekjen parpol di Kawasan Bidakara, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Maret 2020. Foto: Dok. PKPI

Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengkritik usul ambang batas parlemen atau parliament threshold naik menjadi 7 persen. Menurutnya tanggung jika kenaikan hanya 7 persen, hal tersebut ia katakan saat pertemuan dengan beberapa sekjen parpol di kawasan Bidakara Jakarta.

Priyo khawatir, tingginya ambang batas parlemen membuat pemerintahan berjalan seperti orde baru. Di mana hanya ada 1 partai besar yang dominan di pemerintahan.

“Tanggung kalau hanya 7 persen. Sekaligus langsung PT 20 persen, maka hanya akan ada 1 partai yang memenuhi syarat, sehingga terbentuk kabinet presidensial murni. Pemerintahan tenang seperti orde baru," ujar Priyo dalam keterangan dari Sekjen PKPI Verry Surya, Kamis (12/3).

Beberapa sekjen parpol yang hadir misalnya Sekjen Berkarya (Priyo Budi), Partai Bulan Bintang (Afriansyah Ferry Noor), Hanura (Gde Pasek), Partai Garuda (Abdullah Mansuri), Partai Perindo (Ahmad Rofiq) dan PKP Indonesia (Verry Surya).

Sekjen PKPI Verry Surya mengatakan pihaknya dengan parpol lain kini tak berada di parlemen, karena tak lolos syarat ambang batas parlemen. Meski begitu, Verry mengklaim partai-partai itu masih mewakili lebih dari 10 juta suara.

“Dan mari kita ingat, bahwa gabungan seluruh suara sah nasional 7 partai kami ini di Pileg 2019 adalah 13,5 juta. Ini harus diakomodir”, tutup Sekjen PKPI Verry Surya.

Sebelumnya, dalam pertemuan Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum NasDem Surya Paloh menyepakati agar parliamentary threshold dinaikkan menjadi 7 persen.

Muncul penolakan dari usulan tersebut, Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) misalnya. Dia juga menolak usulan PDIP soal peningkatan parliamentary treshold (PT) di Pemilu 2024.

OSO mengatakan, seharusnya seluruh partai membahas bersama usulan itu tanpa melupakan partai kecil.

"Harus kita berunding jangan hanya partai-partai besar saja, partai yang kecil ditinggalkan, kan demokrasi itu begitu kompromi," kata OSO di JCC, Jumat (24/1).