Bicara di Unisma Malang, Cak Imin Sindir Demokrasi dan Runtuhnya Sistem Kerajaan

1 November 2023 13:45 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Bacawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghadiri acara Silaturahmi 1.000 Kyai dan Bu Nyai di Ponpes Al Falahiyyah di Mlangi, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Rabu (11/10/2023).  Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Bacawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghadiri acara Silaturahmi 1.000 Kyai dan Bu Nyai di Ponpes Al Falahiyyah di Mlangi, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Rabu (11/10/2023). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Isu dinasti politik terus menguat seiring putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan tambahan syarat capres-cawapres. Putusan ini membuat anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bisa maju jadi cawapres Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
Dinasti politik memang identik dengan sistem kerajaan. Raja akan mewariskan kekuasaan kepada anaknya.
Sistem semacam ini sudah lama ditinggalkan di Indonesia. Bacawapres Muhaimin Iskandar punya pandangan khusus mengapa sistem kerajaan ini tidak bisa berjalan di Indonesia.
"Kenapa sebuah sistem kerajaan berubah jadi sistem demokrasi. Kalau sistem kerajaan, raja penentu, penanggung jawab, dan yang akan menyaksikan apakah keberhasilan negera itu berlanjut," kata Cak Imin di sela Sharing Season di Unisma Malang, Rabu (1/11).
"Karena keterbatasan sentralisme raja ini, membuat keterlibatan semua komponen tidak ada, maka raja ada di posisi sulit," tambah dia.
Pasangan Anies Bawedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) di Jalan Sehat Bersama Santri Sarungan di Jember. Foto: Dok. Istimewa
Berbeda dengan sistem demokrasi yang dianut saat ini. Demokrasi membuka lebar peran semua pihak dalam memajukan bangsanya. Tidak tergantung pada satu orang.
ADVERTISEMENT
"32 tahun republik kita telah berhasil sampai pada titik semua memilih sistem pemerintahan yang otoritarianisme sehingga ketika gagal bukan Pak Harto sendiri, tapi seluruh bangsa ini," tutur dia.
Untuk itu, Ketum PKB itu mengingatkan semua pihak untuk ikut berperan dalam menjaga demokrasi di Indonesia.
"Mari kita lanjutkan demokrasi, mari kita lawan keinginan otoritarianisme dan sentralisme di dalam melaksanakan dan menjalankan seluruh pengelolaan bangsa kita," ucap dia.