Bimbang Jokowi Soal Penerapan New Normal

Presiden Joko Widodo menggunakan helikopter saat meninjau lumbung pangan food estate di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Foto: Biro Pers Setpres

Jika sekarang Indonesia sudah mulai menjajal masa transisi ke new normal, sebelumnya, Indonesia mungkin termasuk negara yang 'telat' dalam merespons virus corona. Saat virus tersebut mulai muncul di China pada Desember 2019 lalu, pemerintah Indonesia justru masih bersantai dan menganggap remeh.

Benar saja. Awal Maret 2020, kasus pertama COVID-19 muncul di Indonesia. Setelah itu, jumlah pasien positif virus corona terus bertambah. Terakhir, per Kamis (9/7) sudah ada total 70.736 kasus positif dengan 32.651 pasien sembuh dan 3.417 jiwa meninggal dunia.

Presiden Jokowi pun dihadapkan kepada dua pilihan: menyelamatkan ekonomi terlebih dahulu atau menerapkan protokol kesehatan ketat.

Presiden Joko Widodo meninjau lahan yang akan dijadikan Food Estate atau lumbung pangan baru di Pulang Pisau, Kalteng. Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Saat itu, ia masih gencar mengkampanyekan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga dinyatakan sebagai senjata baru perang melawan corona.

Namun, apa daya, kondisi ekonomi terus melemah. Hampir satu bulan kemudian, Jokowi untuk pertama kalinya mulai melontarkan gagasan baru: new normal atau hidup berdampingan dengan virus corona.

"Ada kemungkinan masih bisa naik lagi atau turun lagi, naik sedikit lagi, dan turun lagi, dan seterusnya. Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan," ujar Jokowi dalam video yang ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis, 7 Mei 2020 lalu.

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi juga kembali menekankan soal konsep hidup berdampingan bersama corona. Dalam konsep ini, masyarakat diminta untuk kembali bekerja seperti biasa, namun dengan berbagai penyesuaian, yaitu penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Pegawai berada di dalam bilik disinfektan "Disinfection Chamber" sebelum memulai bekerja di pier 1 Pelabuhan PT Karya Citra Nusantara, Marunda, Jakarta Utara. Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

"Situasi seperti ini akan kita hadapi terus sampai vaksin kita temukan dan bisa kita pergunakan secara efektif, karena vaksin ketemu harus uji klinis, uji lapangan yang membutuhkan waktu. Oleh sebab itu, kita harus beradaptasi dengan COVID-19," kata Jokowi usai mengunjungi kantor Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Jakarta Pusat, Rabu (10/6).

"Adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi itu bukan berarti kita menyerah apalagi kalah, ndak. Tapi kita harus memulai kebiasaan-kebiasaan baru sesuai protokol kesehatan sehingga masyarakat produktif tapi aman dari COVID," tegasnya.

Ada beberapa syarat agar suatu daerah bisa mulai menerapkan new normal dan terbebas dari PSBB. Daerah tersebut harus memiliki indeks penularan virus corona atau basic reproduction number (R0) di bawah angka 1 dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan tinggi.

"(Sektor yang dibuka berdasarkan) prioritas, tidak semua kita buka, tidak. Sektor dan aktivitas apa yang kita buka, secara bertahap, tidak langsung 100 persen. beberapa daerah sudah lakukan, dibuka dulu separuh," ucap Jokowi.

Seniman menampilkan tari Topeng Sidakarya dalam upacara Pamahayu Jagat untuk menyambut new normal di Pura Besakih, Karangasem, Bali, Minggu (5/7). Foto: Nyoman Hendra Wibowo/ANTARA FOTO

Berubah Strategi New Normal

Beberapa daerah pun saat ini sudah mulai menjajal menerapkan masa transisi menuju new normal. Ironisnya, di saat yang sama, jumlah kasus baru yang ada di Indonesia justru meningkat tajam.

Jokowi pun sedikit mengubah strateginya. Dalam beberapa kesempatan, ia mengingatkan para kepala daerah untuk tidak terburu-buru dalam menerapkan konsep new normal.

"Saya minta tahapan-tahapannya prakondisi kan terlebih dahulu. Ada prakondisi untuk menuju ke sana. Jangan tahu-tahu langsung dibuka tanpa prakondisi yang baik," kata Jokowi saat mengingatkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (25/6).

Teguran serupa juga ia lontarkan saat menggelar pertemuan bersama seluruh kepala daerah se-Jawa Tengah. Ia meminta, sebelum menjalankan new normal, setiap kepala daerah harus memastikan pihaknya telah melewati tiga tahapan pertama, yaitu prakondisi, timing, dan prioritas pembukaan sektor.

"Setiap kita buat kebijakan, buat policy, betul-betul tolong yang namanya data science itu dipakai. Kedua, saran-saran dari para scientist juga dipakai sehingga memutuskan betul-betul tepat sasaran," kata Jokowi dalam arahannya kepada bupati dan wali kota se-Jateng di Semarang, Selasa (30/6).

"Jangan sampai buka new normal tetapi keadaan data masih belum memungkinkan. Jangan dipaksa, sehingga tahapan-tahapan betul-betul disiapkan," lanjutnya.

Terakhir, saat meninjau lumbung pangan di Kalimantan Tengah, lagi-lagi Jokowi juga memberikan nasihat serupa. Ia menekankan, pemerintah daerah harus berhati-hati sebelum memutuskan akan menerapkan new normal, termasuk dengan memikirkan waktu yang tepat untuk melakukan hal tersebut.

"Timing-nya, waktunya kapan mulai masuk ke new normal. Ini penting sekali. Tidak langsung ujug-ujug diputuskan langsung masuk new normal. Hati-hati soal ini," kata Jokowi saat memberi arahan di Posko Penanganan COVID-19 di Palangka Raya, Kamis (9/7).

***

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)