BJP Usung Kandidat Perempuan Sebagai Calon Presiden India

Kandidat presiden Partai Bharatiya Janata yang memerintah India, Draupadi Murmu, menyapa para simpatisan yang mengunjunginya di Raigangpur di Odisha, India, Rabu, 22 Juni 2022. Foto: AP Photo

Partai Bharatiya Janata Party (BJP) yang berkuasa di India pada Selasa (21/6/2022) mengusung seorang politikus perempuan dari etnis pribumi dalam pemilihan presiden mendatang.

Presiden BJP, Jagat Prakash Nadda berpendapat, sudah saatnya jabatan presiden selanjutnya dipegang oleh seorang kandidat perempuan dari masyarakat etnis.

BJP memilih seorang pejabat senior di negara bagian Odisha, Droupadi Murmu, dalam rapat dewan parlemen partai. Rapat ini dipimpin langsung oleh Perdana Menteri India, Narendra Modi.

Modi menilai Murmu akan menjadi pemimpin yang tepat bagi India. Sebab, ia telah mengabdikan hidupnya untuk melayani dan memberdayakan masyarakat miskin, tertindas, serta terpinggirkan.

"Saya percaya dia akan menjadi presiden yang hebat untuk negara kita," tulis Modi di Twitter.

Murmu lahir dalam keluarga etnis Santhal di Negara Bagian Odisha. Ayah dan kakeknya adalah kepala desa di Baidapo, Distrik Mayurbhanj.

Dia memulai kariernya sebagai seorang guru dan terlibat dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat etnis secara aktif. Murmu pertama kali terjun ke dunia politik sebagai legislator BJP dan gubernur untuk Negara Bagian Jharkhand.

Partai Bharatiya Janata Party (BJP) India. Foto: Money Sharma/AFP

Pilpres India oleh legislator parlemen dan negara bagian akan dilakukan pada 18 Juli mendatang. Apabila terpilih, Murmu akan menjadi presiden perempuan kedua dan presiden dari masyarakat etnis pertama di India.

Sejumlah analis politik menilai Murmu memiliki peluang yang baik dalam pemilihan ini. Pasalnya, BJP memegang posisi mayoritas parlemen dan kemungkinan besar akan mendapatkan dukungan partai-partai lainnya dalam majelis negara bagian.

Analis politik, Arati R Jerath, mengatakan, BJP mengambil langkah yang cerdik dengan memilih Murmu.

"Salah satu (alasan) adalah tidak pernah ada masyarakat etnis yang memegang jabatan presiden. Secara simbolis, ini adalah langkah yang sangat penting bagi suku-suku yang meliputi bagian besar dari populasi," jelas Jerath.

"Tak hanya itu, pilihan tersebut berpotensi menimbulkan perpecahan di pihak oposisi karena partai-partai seperti Kongres dan Jharkhand Mukti Morcha memiliki banyak anggota parlemen etnis. Akan sangat sulit bagi anggota parlemen etnis untuk tidak memilih melawan seorang wanita etnis," sambungnya.

Perdana Menteri India, Narendra Modi. Foto: AFP

Pihak oposisi memilih seorang eks-politikus BJP, Yashwant Sinha, untuk beradu melawan Murmu dalam pilpres ini.

Sinha menjabat sebagai menteri keuangan India dalam pemerintahan BJP sebelumnya pada 1998-2002.

Dia mundur dari partai sayap kanan itu akibat perselisihan dengan Modi mengenai masalah ekonomi pada 2018.

Konstitusi India memberikan peran seremonial bagi presiden. Kekuasaan eksekutif negara ini dipegang hampir sepenuhnya oleh perdana menteri dan kabinetnya.

Namun, presiden memiliki peran kunci selama krisis politik. Misal, ketika pemilihan umum menunjukkan hasil yang tidak konklusif, presiden memiliki wewenang untuk memutuskan partai mana yang berada dalam posisi terbaik untuk membentuk pemerintahan federal.

Penulis: Airin Sukono.