BMKG dan Perannya pada Bencana Alam dan Iklim di Indonesia

30 Juli 2021 8:36 WIB
·
waktu baca 10 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Petugas BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) menunjuk peta potensi gelombang tinggi. Foto: Asep Fathulrahman/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Petugas BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) menunjuk peta potensi gelombang tinggi. Foto: Asep Fathulrahman/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
BMKG menggelar Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional atau Rakorbangnas Tahun 2021 yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (29/7).
ADVERTISEMENT
Dalam acara ini, turut dihadiri Presiden Jokowi, Menko PMK Muhadjir Effendy hingga Megawati. Mereka memberikan masukan dan pendapatnya kepada BMKG.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menyampaikan laporan tentang kegiatan Rakorbangnas BMKG tahun 2021 yang mengusung tema info BMKG kawal Indonesia Tangguh, Indonesia tumbuh.
“Berdasarkan monitoring BMKG, fenomena cuaca iklim dan tektonik di Indonesia cenderung makin dinamis, tidak pasti dan ekstrem sehingga risiko kejadian multi bencana geo hidrometeorologi makin meningkat,” kata Dwikorita.
Dwikorita menjelaskan, Rakorbangnas ini diharapkan dapat mewujudkan sistem dengan pola dan sinergitas dari setiap lembaga pemerintahan, pihak swasta dan juga masyarakat.
Kemudian dalam mencegah kerusakan karena perubahan iklim yang makin dinamis dan ekstrem, BMKG akan melakukan upaya inovasi teknologi dengan meningkatkan SDM dan terus memonitor dengan lebih cepat dan akurat.
ADVERTISEMENT
“Dalam mencegah terjadinya dan kerusakan akibat semakin kompleks, dinamis dan ekstremnya fenomena cuaca iklim dan tektonik di Indonesia BMKG bertekad terus fokus melakukan beberapa langkah adaptasi berupa upaya inovasi teknologi,” ucap Dwikorita.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memberikan keterangan pers di Kantor BMKG, Jakarta Pusat, Kamis (31/10). Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan

BMKG Kembangkan Teknologi Peringatan Dini Cuaca hingga Peringatan Gempa dan Tsunami

Dwikorita menuturkan, BMKG terus berinovasi dengan melengkapi peralatan dan meningkatkan sistem informasi kepada warga.
“Adapun inovasi yang telah dan sedang kami lakukan antara lain, dengan adanya modernisasi teknologi sistem dan peralatan observasi dan processing data cuaca maritim, cuaca penerbangan, cuaca publik dan iklim yang terintegrasi dalam single platform,” kata Dwikorita.
BMKG juga terus meningkatkan pelayanan ramalan cuaca kepada seluruh bandara di Indonesia. Dwikorita mengatakan, saat ini BMKG tengah menguatkan flight information regional (FIR).
ADVERTISEMENT
“Yang kedua juga melakukan penguatan flight information regional atau FIR di 10 wilayah timur dan barat Indonesia, yaitu di beberapa bandara antara lain Bandara Internasional Sentani Jayapura, Bandara Internasional Pattimura Ambon, Bandara Labuan Bajo Komodo, Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado, serta Bandara Internasional Silangit Tapanuli Utara, dan Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang,” jelas Dwikorita.
Ilustrasi aktivitas gempa di Indonesia. Foto: ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Sebagai negara yang berada di ring of fire dan berada di antara 2 lempeng besar, Indonesia cukup sering mengalami gempa baik yang berkekuatan kecil maupun besar. Teknologi penunjang terkait kegempaan juga terus ditingkatkan oleh BMKG.
"Penguatan dan pengembangan teknologi untuk sistem monitoring dan peringatan dini gempa bumi dan tsunami versi merah putih, kemudian juga pengembangan sistem peringatan dini multi bahaya geo hidrometeorologi,” kata Dwikorita.
ADVERTISEMENT
Dwikorita mengungkapkan, saat ini BMKG telah melakukan kegiatan edukasi kepada warga untuk meningkatkan pemahaman, kepedulian, kepatuhan, dan kemampuan masyarakat terhadap iklim di Indonesia.
“Adapun kegiatan edukasi yang telah dan terus akan dilakukan antara lain meliputi sekolah lapang iklim yang merupakan kegiatan literasi informasi iklim sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman informasi iklim khususnya kepada petani dan petugas penyuluh pertanian lapang yang dilaksanakan sejak tahun 2011 dengan jumlah peserta hingga saat ini mencapai 16.056 orang,” ujar Dwikorita.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta dan Jawa Tengah. Foto: BMKG
Selain itu, BMKG membuat sekolah lapang cuaca bagi nelayan dari tahun 2016 dengan peserta mencapai 6.233 orang.
“Kemudian sekolah lapang cuaca nelayan yang merupakan kegiatan literasi dalam memahami cuaca dan iklim untuk nelayan dan penyuluh perikanan yang dilaksanakan sejak tahun 2016 dengan jumlah peserta hingga saat ini mencapai 6.233 orang,” ungkapnya.
ADVERTISEMENT
Kemudian, BMKG sudah membuat sekolah lapang gempa bumi sejak 2015 dengan peserta saat ini mencapai 8.810 orang di wilayah rawan gempa bumi dan tsunami.
BMKG juga memperkenalkan pengetahuan iklim pada generasi muda supaya mereka memiliki kepedulian tentang iklim sejak dini.
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Kepala BNPB Doni Monardo mengunjungi tenda pengungsian korban gempa di Stadion Manakarra, Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (19/1). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Jokowi: Frekuensi Bencana di RI Melompat, Ada Lebih dari 11.500 Kali di 2019

Sementara Jokowi, dalam samutannya menekankan risiko geo hidrometeorologi yang kerap muncul di Indonesia, seperti banjir, gempa, dan longsor. Hal ini karena berdasarkan penelitian, ada peningkatan terjadinya geo hidrometeorologi.
"Negara kita Indonesia ini memiliki risiko bencana geo hidrometeorologi yang tinggi. Jumlah bencana geo hidrometeorologi meningkat signifikan setiap tahunnya. Frekuensi dan intensitasnya juga meningkat bahkan melompat," kata Jokowi.
Dia kemudian mencontohkan bencana tahun 2008 hingga 2019. Ada peningkatan yang cukup signifikan terjadinya fenomena alam seperti gempa bumi hingga cuaca yang cukup ekstrem.
ADVERTISEMENT
"Kita bahkan mengalami multibencana dalam waktu bersamaan. Gempa bumi misalnya pada kurun waktu 2008-2016 rata-rata 5 ribu sampai 6 ribu kali dalam 1 tahun," ujarnya.
"Pada tahun 2017 meningkat jadi 7.169 kali dan pada tahun 2019 jumlahnya meningkat signifikan menjadi lebih dari 11.500 kali. Cuaca ekstrem dan siklon tropis juga meningkat frekuensinya, durasi dan intensitasnya," tambahnya.
Jokowi menyinggung periode ulang terjadinya fenomena alam seperti El Nino dan La Nina pada 1981 hingga 2020 yang cenderung semakin cepat. Baginya, ada kecepatan dalam 2 hingga 3 tahunan dibandingkan periode 1950-1980 yang berkisar 5 hingga 7 tahunan.
Oleh karena itu, Jokowi menegaskan semua pihak harus meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi fenomena alam tersebut dengan segala dampak yang ditimbulkan.
Pengarahan Presiden Joko Widodo kepada Kepala Daerah Se Indonesia Tahun 2021, secara virtual, Senin (19/7). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden

Jokowi Beri 4 Instruksi ke BMKG

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Terakhir, dalam sambutannya, Jokowi memberikan empat instruksi ke BMKG.
Pertama, Jokowi mendorong agar sistem yang digunakan oleh BMKG harus memanfaatkan perkembangan teknologi terbaru. Sehingga bisa lebih mendukung setiap pekerjaan yang dilakukan BMKG.
"Layanan BMKG harus disertai dengan inovasi-inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Tingkatkan adaptasi teknologi untuk observasi, analisis, prediksi dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat agar kita lebih mampu meminimalkan risiko yang harus kita hadapi," kata Jokowi.
Kedua, Jokowi ingin agar peringatan yang dikeluarkan oleh BMKG harus bisa digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan pemerintah di berbagai sektor. Informasi seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa dan kualitas udara harus jadi perhatian dan acuan bagi berbagai sektor dalam merancang kebijakan dan pembangunan.
ADVERTISEMENT
"Sekali lagi kebijakan nasional dan daerah harus betul-betul sensitif dan antisipatif terhadap kerawanan bencana. Karena itu saya meminta agar sinergi dan kolaborasi antara BMKG dan kementerian dan lembaga serta pemda harus terus diperkuat," ujarnya.
Presiden Joko Widodo (tengah) tiba untuk mengunjungi lokasi pengungsian korban gempa bumi di Stadion Manakarra, Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (19/1). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO
Ketiga, BMKG harus bisa meningkatkan terus kapasitas manajemen penanggulangan dan adaptasi bencana di daerah. Artinya, pada lingkup paling kecil di desa harus ada desain manajemen yang jelas dan melibatkan pemerintah, swasta dan pusat dari fase prabencana masa tanggap darurat, dan pascabencana.
"Manajemen ini juga perlu disimulasi dan dilatih sehingga ketika terjadi bencana kita sudah sangat siap langsung bekerja dengan cepat," jelasnya.
Terakhir, Jokowi ingin agar ada edukasi berkelanjutan pada masyarakat terutama yang menempati wilayah-wilayah rawan bencana. Baginya, kesiagaan dan ketangguhan masyarakat atas ancaman bencana perlu terus ditingkatkan.
ADVERTISEMENT
"Budaya kesiagaan harus membudaya dalam masyarakat. Manfaatkan juga kearifan lokal yang ada dalam masyarakat untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana," katanya.
Oleh karena itu, Jokowi kemudian meminta BMKG tak hanya menyampaikan informasi cuaca, iklim, gempa dan tsunami yang lebih cepat dan dengan jangkauan yang lebih luas pada masyarakat.
Menko PMK Muhadjir Effendy Kunjungi Korban Gempa di Kabupaten Malang. Foto: Kemenko PMK

Bencana Adalah Sebuah Keniscayaan, RI Akan Selalu Dirundung Bencana

Sedangkan Menko PMK, Muhadjir Effendy, mengungkapkan Indonesia tidak akan pernah terlepas dari bencana alam karena berada di jalur Ring of Fire (cincin api). Ia meminta seluruh pihak harus siap menghadapi berbagai bencana yang berpotensi terjadi di masa depan.
"Dengan kondisi Indonesia yang berada di daerah Ring of Fire, maka bencana di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Sampai kapan pun Indonesia akan selalu dirundung bencana," tutur Muhadjir.
ADVERTISEMENT
Muhadjir menuturkan, masyarakat juga harus ikut aktif dalam tanggap bencana agar dapat mengurangi risiko kerugian yang mungkin dialami. Sebab, kerugian yang dialami tidak hanya sekadar ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat.
Muhadjir lalu merinci arahan Jokowi terkait penanganan bencana. Khususnya kepada BMKG yang diminta harus menjadi acuan berbagai pihak dalam upaya pengambilan keputusan.
BMKG harus memberikan pelayanan informasi yang akurat kepada masyarakat, terutama dalam upaya memperkuat sektor pembangunan manusia dan kebudayaan yang menjadi program nasional strategis.
"Adalah tanggung jawab BMKG juga untuk menyampaikan data, apa makna di balik informasi itu, untuk apa dan kepada siapa sebetulnya informasi itu dialamatkan," jelas Muhadjir.
"Saya rasa apa yang telah disampaikan Bapak Presiden adalah suatu catatan penting untuk kita semua, agar kita bisa betul-betul menempatkan kinerja BMKG dengan segala output, result, maupun impactnya dalam posisi yang strategis," tutup dia.
Presiden ke-5 RI Megawati resmikan rumah adat hingga monumen Sukarno di Masohi, Maluku Tengah. Foto: Dok. PDIP

Megawati: Mohon Maaf, Daerah Sangat Lambat Tangani Bencana

Presiden ke-4 RI Megawati Soekarnoputri dalam acara Rakorbangnas BMKG tahun 2021 mengkritik penanganan bencana yang masih lambat di daerah-daerah.
ADVERTISEMENT
Megawati tidak merinci daerah mana saja, tetapi ia menilai penanganan lambat ini dikarenakan masih ada pemikiran bencana tidak akan terjadi setiap hari.
"Jadi bagi daerah, saya sangat melihat sampai saat ini, mohon maaf daerah sangat lambat sekali karena masih dalam pola pikir 'ah bencana enggak selalu terjadi tiap hari'. Jadi tidak ada rutinnya. Padahal, satu kali kejadian maka korban manusia pasti terjadi, korban dan sebagainya," kata Megawati.
Megawati mengingatkan setiap pemda harus memiliki alokasi dana khusus untuk penanganan bencana alam. Sebab, tidak ada yang tahu kapan bencana akan terjadi, sehingga upaya mitigasi dan penanganan dapat lebih maksimal.
Longsor di Ciambar Sukabumi. Foto: ANTARA
Ketua Umum PDIP itu juga pernah mengarahkan Bulog untuk memiliki peta daerah rawan bencana alam. Sebab, ia memiliki motto agar selalu tanggap darurat dan tepat sasaran saat terjadi bencana.
ADVERTISEMENT
Termasuk meminta semua pihak eksekutif, legislatif, dan pemerintah harus bereaksi cepat kepada masyarakat sebelum terjadi bencana, sehingga dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa.
"Jadi harus dilihat di peta tiap daerah masing-masing di manakah kemungkinan akan terjadi bencana. Bencana alam termasuk. Kalau saya lihat [bencana] Palu, NTT, itu sangat merata kesigapannya, kesiapannya, dan inilah keinginan saya. Saya bilang ke Presiden [Jokowi], saya sudah pengalaman sampai ketika tsunami Aceh dan sebagainya, saya bisa ikut menangani," ungkap Megawati.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmikan 25 Kantor PDIP secara virtual. Foto: Youtube/PDIP

Megawati Puji BMKG China dan Jepang: Kita Bisa, Asal Ada Niat

Megawati Soekarnoputri kemudian memberikan sejumlah saran kepada BMKG terkait penanganan dan pencegahan bencana. Megawati bahkan secara spesifik memuji BMKG China dan Jepang yang dia nilai sangat baik dalam menangani bencana.
ADVERTISEMENT
"Coba hubungi BMKG RRC dan Jepang. Saya sudah pergi ke tempat itu dua-duanya dan di RRC luar biasa," kata Megawati.
Megawati menyoroti alarm tanda bahaya bencana di China yang bahkan ada sampai di tingkat desa. Ia pun optimistis Indonesia dapat melakukan hal yang sama.
"Alarm tanda bahaya sudah sampai.... saya diberitahu, diperlihatkan [alarm tanda bahaya] sampai ke tingkat desa-desa. Bagaimana kemungkinan kita melakukan hal itu? Bisa, asal ada niat," tegasnya.
Megawati juga meminta BMKG berkomunikasi dengan BMKG Jepang. Sebagaimana diketahui, Jepang terkenal dengan penanggulangan dan pencegahan bencananya.
Megawati menyoroti bagaimana Jepang telah memberikan pendidikan menghadapi bencana sejak dini. Sehingga ketika ada bencana, masyarakat sudah siap menghadapinya.
Suasana penampungan korban banjir di Jepang. Foto: Charly Triballeu/AFP
Ia menjelaskan, masyarakat di Jepang sudah diajarkan harus membawa tas atau backpack yang berisi baju hingga handuk kecil setidaknya untuk tiga hari.
ADVERTISEMENT
Selain itu, Megawati mengungkapkan masyarakat Jepang sudah diajarkan untuk lari melalui pintu terdekat. Ketika berlari menuju tempat shelter, bahkan sudah disiapkan tiang di sisi jalan yang dapat memandu mereka menuju shelter.
"Kalau di Jepang enggak boleh pakai kendaraan karena menutup akses lari dan jalan atau apa pun yang akan jadi tempat lari menuju shelter yang telah disiapkan. Jadi yang namanya tiang-tiang itu [ada tanda] merah. Begitu [tanda] kuning boleh larinya enggak terlalu cepat, tapi terus lari," kata Megawati.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmikan 25 Kantor PDIP secara virtual. Foto: Youtube/PDIP

Megawati Kenang Pernyataan Wapres Korsel

ADVERTISEMENT
Terakhir, Megawati sempat mengenang kehadirannya dalam suatu konferensi internasional di Korea Selatan. Ketika itu wakil Presiden Korea Selatan memuji Megawati sebagai pengamat lingkungan.
"Saya sering diundang ke konferensi internasional untuk masalah lingkungan. Suatu saat saya di Korea, saya enggak tahu kenapa, Wakil Presiden Korea Selatan minta ketemu dengan saya. Kami berkenalan, beliau mengatakan 'saya dengar Anda juga pengamat lingkungan," kata Megawati.
ADVERTISEMENT
Tak dijelaskan Megawati kapan persisnya pertemuan tersebut. Berdasarkan penelusuran kumparan, Megawati pernah menjadi pembicara dalam forum internasional The Kor-Asia Forum yang berlangsung di Seoul, November 2018 lalu.
Dalam pertemuan dengan Wapres Korsel itu, Megawati mengatakan, Korea Selatan sudah membuat sejumlah video serta buku terkait global warming. Sehingga, menurut Megawati, persoalan kerusakan lingkungan penting disikapi oleh Indonesia.
"Beliau (Wapres Korsel) bilang saya dapat pertanggungjawabkan maka saya berani muncul dan saya melihat sendiri global warming akan jadi sangat ketat kalau manusianya sendiri tidak menyadari. Damaging (kerusakan) kita sekian banyak, itu sebetulnya hal-hal yang terjadi dari global warming. Ini adalah sebuah hal yang jangan kita jadi alpha," papar Megawati.
Megawati juga menyarankan agar Indonesia belajar dari China dan Jepang soal penanganan bencana. Di sana, beber Megawati ada alarm tanda bahaya sampai ke tingkat desa.
ADVERTISEMENT
Bagaimana mungkin bisa melakukan seperti itu, menurut Megawati, bisa saja, asal ada niat.