BNPT Dukung Radikalisme Jadi Materi Tes CPNS

com-Kepala BNPT, Suhardi Alius. Foto: Dok. BNPT

Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memasukkan soal-soal terkait radikalisme ke dalam materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Suhardi Alius, menyambut baik usulan tersebut. Menurutnya, soal-soal seputar radikalisme disisipkan untuk mengetahui sejauh mana wawasan kebangsaan para peserta seleksi.

“Kan biasa, ya. Maksudnya itu semacam screening, ya, biasa. Pembekalan. Sampai sejauh mana, sih, tingkat pengetahuannya di bidang masalah dasar negara, ini 'kan dasar negara kalau kita ngomong Pancasila itu,” ungkap Suhardi di Kantor BNPT, Jakarta Pusat, Jumat (1/11).

“Maksudnya ini dilakukan oleh Pak MenPANRB, sampai sejauh mana, sekarang kan rekruitmen itu, sampai sejauh mana, itu wajar saja ingin tahu,” sambungnya lagi.

Menurut Suhardi, soal seputar radikalisme dalam CPNS sama posisinya dengan soal-soal dalam mata pelajaran wawasan kebangsaan dan Pendidikan Moral Pancasila. Dengan soal tersebut, siswa terdorong mempelajari lebih banyak tentang negara, bangsa dan budayanya sendiri.

“Itu kan ada tesnya. Dulu kan ada mata pelajaran PMP. Nah gimana ini. Jangan sampai nanti kita mengenal budaya asing tapi justru dasar negaranya nggak terlalu kenal. Kan gitu contohnya,” ungkap Suhardi.

Sebagai catatan, seleksi administrasi CPNS akan dibuka mulai tanggal 11 sampai 24 November 2019. Setelah itu, akan digelar proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Februari 2020.

Adapun pengumuman peserta yang lolos seleksi adminstrasi, yang berhak mengikuti seleksi selanjutnya, akan dilaksanakan pada 16 Desember 2019.

“Pengumuman hasil seleksi administrasi bagi pendaftar itu tanggal 16 Desember. Nanti akan diumumkan siapa yang berhak ikut Seleksi Kompetensi Dasar (SKD),” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ditemui di kantor KemenPANRB, Jakarta, Rabu (30/10).

Pada tes CPNS 2019 kali ini, jumlah formasi lowongan CPNS yang dibuka sebanyak 152.286. Rinciannya 37.425 untuk formasi Kementerian/Lembaga sedangkan 114.861 untuk formasi Pemerintah Daerah.