Bocoran Saksi-Ahli Ganjar dan Anies di Sidang Sengketa Pilpres

29 Maret 2024 3:35 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Todung Mulya Lubis, Tim Hukum Ganjar-Mahfud, enggan membeberkan daftar saski yang bakal dihadirkan dalam persidangan pemeriksaan saksi dan ahli yang dijadwalkan pada Senin (01/4).
ADVERTISEMENT
Todung hanya membocorkan beberapa pakar yang bakal dihadirkan. Meskipun belum disebutkan detail-detail nama-nama ahli dimaksud.
“Kami punya banyak ahli yang akan kami ajukan, saya bisa bocorkan jumlahnya, ada delapan ahli,” kata Todung kepada wartawan di Gedung MK, Kamis (28/3).
Delapan ahli tersebut meliputi ahli tata negara, psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ekonomi, hingga pakar ekonomi pertanian. “Yang tahu mengenai bansos dan juga ahli IT,” ujar Todung.
Adapun sosok Kapolda yang pernah disebut sebelumnya, juga belum bisa dipastikan oleh Todung.
“Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi,” imbuh dia.
ADVERTISEMENT
Tim Anies
Sementara itu Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) juga serupa. Sudah mempersiapkan saksi fakta serta ahli. Meski sosoknya belum disebutkan.
Mereka hanya mengatakan, ahli yang dihadirkan salah satunya adalah yang akan menjelaskan mengenai politik anggaran. Akan menguraikan sejumlah dugaan kecurangan Pemilu dari segi penggunaan politik anggaran dan semacamnya.
“[ahli] mengenai penyelenggaraan pemilu, kemudian hukum administrasi, kemudian IT, kemudian mengenai politik anggaran, pidana pemilu,” kata Tim Hukum AMIN usai persidangan, Kamis.