Bos Geng Kriminal Ancam Akan Terjadi Perang Saudara Jika PM Haiti Tidak Mundur

Orang-orang berjalan dan berkendara di jalan yang tertutup puing-puing dan batu yang digunakan untuk memblokir jalan, sementara barikade yang terbakar di beberapa lingkungan memaksa warga untuk berlindung, di Port-au-Prince, Haiti 18 Januari 2024. Foto: REUTERS/Ralph Tedy Erol

Pemimpin geng kriminal berkuasa di Haiti memperingatkan kekacauan yang terjadi di ibu kota Port-au-Prince akan mengarah ke perang saudara dan "genosida" kecuali Perdana Menteri Ariel Henry mengundurkan diri.

Pernyataan itu disampaikan Jimmy Cherizier alias "Barbecue". PM Henry hingga saat ini tidak bisa kembali ke Haiti karena bandara utama diserang dan negara tetangga, Republik Dominika, enggan memberikan izin mendarat.

Dikutip dari AFP, Rabu (6/3), Henry seharusnya mundur dari jabatannya bulan lalu. Ia sejak minggu lalu berada di luar negeri ketika geng kriminal bersenjata yang menguasai sebagian besar wilayah negara melancarkan serangan terkoordinasi untuk menggulingkannya.

Warga berjalan melewati jenazah pria saat bentrokan antara polisi dan anggota geng di lingkungan Portail di Port-au-Prince di Port-au-Prince, Haiti, Kamis, 29 Februari 2024. Foto: AP/Odelyn Joseph

"Jika Henry tidak mundur, jika komunitas internasional terus mendukungnya, kami akan langsung menuju perang saudara yang akan berujung pada genosida," kata Cherizier yang juga mantan aparat kepolisian yang berada di bawah sanksi PBB karena pelanggaran HAM, kepada wartawan di ibu kota.

"Haiti akan menjadi surga atau negara untuk kita. Tidak mungkin sekelompok kecil orang kaya yang tinggal di hotel-hotel besar menentukan nasib orang-orang yang tinggal di lingkungan kelas pekerja," lanjutnya.

Di tengah eskalasi situasi, tembakan mematikan sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Toussaint Louverture di ibu kota Haiti.

PM Henry mengambil kepemimpinan di 2021 setelah Presiden Jovenel Moise terbunuh. Dia seharusnya mengundurkan diri di Februari, tapi malah menyetujui kesepakatan pembagian kekuasaan dengan oposisi sampai pemilu baru digelar.