BPIP: Pancasila Jadi Mapel PAUD hingga Perguruan Tinggi, Nunggu Jokowi Teken

30 September 2021 13:57 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
zoom-in-whitePerbesar
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
ADVERTISEMENT
Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menuturkan pihaknya kini tengah menunggu persetujuan Presiden Jokowi menjadikan kembali Pancasila sebagai mata pelajaran.
ADVERTISEMENT
Nantinya, materi bahan ajar Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) ini akan diajarkan untuk tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi.
"Sedang dibahas Pak Menko [Muhadjir Effendy] yakni akan menjadikan kembali Pancasila sebagai mata pelajaran dari PAUD hingga perguruan tinggi. Tinggal nunggu teken presiden, kemarin ditunda," ujar Yudian dalam diskusi 'Peringatan 61 Tahun Pidato Bung Karno di Sidang PBB', dilihat dari YouTube Bamusi TV, Kamis (30/9).
BPIP mendorong kembali diajarkannya Pancasila di seluruh tingkatan pendidikan demi meningkatkan pemahaman Pancasila oleh generasi muda.
Nantinya, standar materi terkait pelajaran khusus Pancasila yang dikeluarkan BPIP akan dijadikan dasar acuan lembaga pendidikan, baik itu yang menggunakan kurikulum maupun bahan ajar.
Rencana lainnya yang sedang digarap BPIP adalah peluncuran jurnal ekonomi Pancasila bagi para aparatur sipil negara (ASN).
ADVERTISEMENT
"Juga ada insyaallah BPIP akan menguliahkan teman-teman pegawai untuk S2 ekonomi Pancasila karena ini bagian yang terlantarlah, kira-kira sila kelima sering dianggap masih jauh dari harapan. Itu diharapkan mampu nanti menjembatani," tuturnya.
Yudian juga menyinggung soal perlunya diplomasi Pancasila yang bisa dilakukan dubes-dubes Indonesia di luar negeri. Ia berharap Pancasila dapat dikenalkan lagi sebagai ideologi alternatif bagi negara-negara yang menginginkan.
"Sebagai bagian lain yang diplomasi perlu ditegakkan namanya diplomasi Pancasila. Ini barangkali salah satunya menjadi tugas ujung tombaknya para dubes di luar negeri. Supaya adanya 'diplomasi Pancasila' untuk kembali memperkenalkan Pancasila sebagai ideologi alternatif setelah Soviet bubar, Yugoslavia juga sudah enggak ada," jelasnya.
"Nah kan ada perubahan konstelasi politik dunia. Dari mana nanti Pancasila mau masuk, teman-temannya siapa saja kan barang baru dibandingkan pada masa Presiden Sukarno," tutup Yudian.
ADVERTISEMENT