BPN Kritik AHY: Zig-zag Boleh, Tapi Setelah Pemilu 2019 Selesai

Kepala daerah dan politikus nasional hadiri undangan Wali Kota Bogor, Bima Arya, di Museum Kepresidenan, Balai Kirti, Bogor. Foto: Muhammad Lutfan Dharmawan/kumparan

Juru Bicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, mengkritisi Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mulai melakukan manuver politik di tengah proses pemilu 2019 yang belum usai. Ia menyebut AHY sebagai bangsawan politik untuk mempersiapkan dirinya di tahun 2024.

"AHY, saya kritik secara pribadi Mas AHY. Jadi saya sebagai politisi muda yang seusia sama beliau. Kalau beliau bangsawan politik, saya merangkak dari bawah. Alhamdulillah sudah diplenokan yang satu itu masih mimpi untuk 2024 gitu," kata Andre dalam diskusi polemik 'Menanti 22 Mei' di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5).

Andre kemudian menyinggung kehadiran Agus pada silaturahmi di Museum Kepresidenan Bogor, Gedung Balai Kirti, Rabu (15/5), bersama kepala daerah dan tokoh politik pro Jokowi. Ia menganggap sikap dianggap kurang beretika.

"Jadi dalam berpolitik itu butuh etika dan loyalitas. Nah maksud saya, kalau proses belum selesai, maka mari jaga etika dan loyalitas. Etika itu perlu dijaga, loyalitas itu perlu dijaga," ucap dia.

"Anda punya waktu kongko-kongko sama kepala daerah pendukung Pak Jokowi. Jadi kongko sama kepala daerah pendukung Jokowi, tapi enggak punya waktu kongko sama BPN," lanjut Andre.

Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto (kiri) melakukan salam komando dengan Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) di Kediaman Prabowo, Kertanegara, Kamis (14/3). Foto: Dok. Bintang Radityo

Menurut Andre, BPN tak melarang AHY untuk bermanuver politik. Namun, alangkah lebih baik dilakukan setelah proses Pemilu 2019 usai. Ia menyebut kritik itu bersifat pribadi ke AHY, tanpa menyinggung Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau mau zig-zag boleh tapi setelah proses selesai. Saya berhak kritik Mas AHY secara pribadi sebagai politisi muda yang melakukan hal zig-zag tanpa perlu menunggu etika dan loyalitas dalam berkoalisi. Kritiknya kepada pribadi tidak ada urusan dengan partai Demokrat dan Pak SBY," ucapnya.