BPN Prabowo Minta KPU Cek DPT Ganda di Lapangan: Jangan Hanya Digital

Neno Warisman (tengah) saat menghadiri Seminar Bongkar Karut Marut DPT di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (26/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres - cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi mengkritisi KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2019. Tim Prabowo-Sandi mengklaim menemukan adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda.

Wakil Ketua BPN Neno Warisman menyebut data ganda tersebut mulai dari tanggal lahir yang sama hingga jumlah anggota keluarga dalam Kartu Keluarga (KK) yang isinya sangat banyak.

"Misalnya ada ya kelahiran yang bersamaan, misalnya di kelahiran di beberapa tanggal, yang jumlahnya sangat signifikan, kira-kira gitu. Dan itu kalau dibuat rasionya rasanya perlu untuk diperhatikan kembali," jelas Neno di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3).

"Selain itu juga ada seperti kartu keluarga, yang kartu keluarga ini berisi begitu banyak orang yang enggak mungkin. Apakah ini apa kelalaian, atau memang tidak terverifikasi," lanjut Neno.

Neno mengatakan, contoh tersebut merupakan sebagaian permasalahan DPT yang ditemukan tim Prabowo-Sandi. Menurutnya, masih ada temuan-temuan.

"Tapi data ini memang ditemukan valid dan ada sekitar 6 atau 7 temuan yang nanti akan dipaparkan oleh kita," kata Neno.

Neno meminta agar KPU segera mengecek ke lapangan terkait temuan data DPT ganda tersebut. Menurutnya, KPU jangan hanya mengandalkan data digital saja, tapi perlu dicek ke lapangan.

"Agar KPU melakukan pengecekan di lapangan. Jadi tidak hanya mendapatkan laporan secara digital saja ya," ungkapnya.

"Jadi perlu dicek ke lapangan karena memang ada cukup banyak temuan yang hari ini akan dipaparkan," ujarnya.

Dengan adanya temuan ini, Neno membantah tim Prabowo-Sandi bertujuan mendeligitimasi KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2019.

"Oh enggak. Ini sangat serius ketika ada data ganda dan juga data invalid yang semuanya bisa saling kita lihat dengan telanjang betul-betul, berjuta-juta jumlahnya sampai kita mungkin sekitar 18 juta," jelas Neno.

Sebelumnya, KPU selesai merekapitulasi perhitungan jumlah pemilih pindahan yang masuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2019. Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan, berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah pemilih pindahan mencapai 796.401 orang.

"DPTb secara nasional pascarekapitulasi oleh KPU RI sebanyak 796.401 pemilih dan ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia," kata Viryan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (25/3).

Namun, KPU tidak menutup kemungkinan jumlah pemilih DPTb dapat bertambah. Dengan catatan, jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi Pasal 210 ayat 1 yang mengatur pelayanan pindah memilih dilakukan paling lambat 30 hari sebelum pencoblosan.