BPOM Sebut Tim Vaksin Nusantara Mayoritas dari AS: dari RS Kariadi Tak Menguasai

Anggota Komisi IX DPR, Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay. Foto: Dok. Pribadi

Anggota Komisi IX DPR secara bertubi-tubi mempertanyakan kelanjutan vaksin Nusantara gagasan eks Menkes Terawan Agus Putranto. Sebab, penelitian ke tahap II disetop sementara karena menurut BPOM ada sejumlah hal krusial yang harus diperbaiki.

"Ibu (Penny Lukito, Kepala BPOM) tolong dijelaskan juga sebetulnya bagaimana roadmap dari Badan POM untuk mendukung pengadaan vaksin dalam negeri. Jangan sampai nanti tiba-tiba ini sudah selesai vaksin Nusantara ini enggak ditanya-tanya lagi. Vaksin Nusantara enggak ada, vaksin luar negeri belum jelas, lalu apa kita berharap kepada apa kita" kata Anggota Komisi IX Saleh Partaonan Daulay dalam rapat dengan BPOM dan Menkes, yang dilihat kumparan di Youtube Komisi IX, Jumat (9/4).

Katanya, Komisi IX ingin melihat Penny mencatatkan sejarah, dengan bantuan dan supervisi yang jelas dari Badan POM itu bisa melahirkan vaksin yang baru. Vaksin dalam negeri yang bisa memberi kebanggaan nasional ini penting sekali.

"Karena saya enggak mau isu ini melebar jadi tafsirnya macam-macam. Kalau sudah kejadian seperti ini jadi teks. Namanya teks itu bisa ditafsirkan orang sesuka hati kalau tafsirnya benar enggak papa tapi kalau tafsirnya enggak benarkan yang rugi kita kami di DPR saja," jelas dia.

"Begitu kami ngomong tolong ini diperhatikan bagaimana supaya bisa izin uji klinis tahap 2 keluar, orang pikir kita intervensi padahal kita menggunakan fungsi pengawasan kita terkait ini," sambungnya.

Penny Lukito pun menjawab dengan tenang pertanyaan Komisi IX. Salah satu yang disoroti adalah terlalu dominannya peneliti asing dalam penelitian vaksin berbasis sel dendritik itu.

Kepala Badan POM Penny Kusumastuti Lukito mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

"Dalam hasil uji klinis vaksin I ini pembahasannya tim peneliti asing lah yang menjelaskan, yang membela dan berdiskusi, yang memproses, pada saat kita hearing. Dan terbukti proses pelaksanaan uji klinis, proses produksinya semua dilakukan tim peneliti asing tersebut," beber Penny.

Padahal dalam susunan peneliti ada dari Universitas Diponegoro dan RS Kariadi. Namun tim sponsor dari AIVITA Biomedical asal AS lebih dominan.

"Memang ada training para dokter di RSUP Kariadi tersebut, Tapi kemudian mereka hanya menonton, tidak melakukan langsung, karena dalam pertanyaan juga mereka tidak menguasai," imbuhnya.

Sebelumnya, Penny juga menegaskan pengembangan Vaksin Nusantara harus melalui penelitian yang akurat. Pun masalah khasiat vaksin harus dijelaskan dalam penelitian tersebut.

"Di dalam penelitian juga ada profil khasiat vaksin yang harus dijawab karena bukan hanya aspek keamanan saja, tapi di dalam tujuan sekunder adalah penelitian ini harus menunjukkan profil khasiat vaksin," jelas Penny saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Rabu (10/3).

"Karena apabila tidak menunjukkan potensi khasiat vaksin maka untuk melanjutkan ke fase berikutnya tidak etchical karena merugikan subjek penelitian," imbuhnya.

***

Saksikan video menarik di bawah ini: