kumparan
15 Mei 2019 22:51 WIB

BPP Prabowo Minta KPU Gelar Pencoblosan Ulang di Seluruh Jatim

Warga menggunakan hak politiknya ketika mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2019. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Jatim meminta KPU Jatim untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh wilayah. Ketua BPP Prabowo-Sandi Jatim Soepriyatno menilai pencoblosan ulang perlu dilakukan karena pihaknya menemukan sejumlah kecurangan.
ADVERTISEMENT
"Ya kita minta seluruh (PSU) Jatim, kalau enggak ada setuju. Kalau setuju rekayasa dibuat sendiri ditandatangani sendiri ya kita minta uji forensik," kata Soepriyatno usai pertemuan internal dengan cawapres 02 Sandiaga Uno di rumah pemenangan BPP Jatim, Jalan Gayungsari, Surabaya, Rabu (15/5).
Soepriyatno menyebut ada sejumlah kecurangan pemilu di Jatim yang bersifat fatal di Jatim. Di antaranya adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 7,644 juta bermasalah dan ditemukan kejanggalan pada partisipasi masyarakat dalam pemilihan.
"Catatan kedua partisipasi masyarakat. Masa Pilgub Jatim 2018 partisipasi masyarakatnya 20,3 juta. Sekarang Pilpres 25,5 juta, artinya nambah 5 juta dalam kurung waktu dari satu tahun. Masuk akal enggak kira-kira?" ujarnya.
Selain itu, kejanggalan lain ditemukan saat BPP meminta salinan formulir C7 dan A5. Namun, hingga kini KPU tak memberikannya.
ADVERTISEMENT
Sementara, kata Soepriyatno, pihaknya sudah meminta formulir tersebut secara resmi kepada KPU Jatim dengan tembusan ke Bawaslu Jatim, KPU RI, Bawaslu RI, dan BPN Prabowo-Sandi.
"(Karena tidak dikasih C7) Kami tidak tahu berapa kertas suara yang terpakai. Apalagi (ada masalah) di Jember, kotak suara dibawa kabur, di Banyuwangi C1 bertebaran dan juga ada beberapa dokumen, misalnya DA1 itu dobel-dobel, ada tiga rangkap," paparnya.
Soepriyatno mempertanyakan keberadaan formulir C7 tersebut. Jika tidak jelas, dia merasa kecurigaannya selama ini memang benar, bahwa ada permainan dalam penyelenggaraan pemilu di Jatim.
"Tentunya kalau C7 enggak ada, berarti perbuatan terstruktur dan sistematis itu terjadi, terbukti. Lah sekarang dari mana kita tahu kertas suara yang terpakai, berapa yang sah dan berapa yang tidak sah. Wong kita tidak tahu yang hadir berapa. Kalau jumlah yang hadir kita tahu, ya tahu semua. Jadi selama ini (C7) enggak ada, percuma pemilu dilaksanakan," tuturnya.
ADVERTISEMENT
Soepriyatno mengaku sejak awal sudah mencium kecurangan yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2019. Dia menyebut banyak pihak yang terlibat, termasuk pejabat negara dan pihak keamanan.
"Kita dari awal mencurigai. DPT bermasalah, kemudian kotak suara dari kardus, kemudian orang gila suruh milih. Kita sudah menyadari awal bahwa ini ada kecurangan besar-besaran, apalagi tim 01 menggunakan gubenur, menggunakan wali kota, menggunakan bupati dan menggunakan aparat," ucapnya.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan