BRG Kebut Restorasi 2,6 Juta Hektar Lahan Gambut pada 2020

Badan Retorasi Gambut saat pertemuan dengan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Jumat (14/2). Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Badan Restorasi Gambut (BRG) menargetkan restorasi 2,6 juta hektare lahan gambut di Indonesia. Ketua Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazir Foead, menyebut, ada sekitar 900 ribu hektar yang statusnya masih di luar konsesi (lahan negara yang disewakan ke badan usaha atau orang).

"Dari 2 juta hektar, kita targetkan presiden meminta 2 juta hektar, kita targetkan di dalam kajian kami yang perlu di restorasi prioritasnya ada 2,6 juta," ujar Nazir usai bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (14/2).

Badan Retorasi Gambut saat pertemuan dengan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Jumat (14/2). Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Mengutip situs resminya, restorasi gambut bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekologi lahan gambut dan menyejahterakan masyarakat. Upaya restorasi gambut dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pembasahan, penanaman ulang, dan meravitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

"Nah, itu dihitung karena kerusakan dan seterusnya, bekas terbakar, mencegah kebakaran lagi, dari 2,6 [juta hektar] itu ada 900 ribu yang berada di luar konsesi, berarti ada 1,7 [juta hektar] yang ada di dalam konsesi," sambungnya.

Terkait 1,7 juta hektar tanah itu, pemerintah telah membangun sejumlah infrastruktur untuk mendongkrak restorasi lahan gambut.

"Yang di luar konsesi 900 ribu [hektar] itu, kita telah membangun bersama mitra-mitra tentu 21 ribu lebih, unit pembahasan gambut, infrastruktur pembahasan lahan gambut. Diperkirakan cakupan luasnya, perkiraan kita sekitar 780 ribu sampai 2019 akhir. Jadi masih ada 120 ribuan yang (belum)," ucap Nizar.

Disinggung mengenai apakah restorasi dapat rampung Desember 2020, Nizar enggan merinci. Untuk saat ini, pihaknya masih akan mengkaji 900 ribu lahan nonkonsesi sembari memperhatikan pembangunan keberlanjutan yang dicanangkan sebelumnya.

Badan Retorasi Gambut saat pertemuan dengan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Jumat (14/2). Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

"Dari 2,6 juta tadi kan ada 900 ribu yang nonkonsesi. Itu masih 120 ribu lagi harus kita kerjakan tahun ini. Sembari menjaga yang sudah dibangun tahun-tahun lalu jangan sampai rusak," tandas Nizar.

"Nah 1,7 juta [lahan] itu kan konsesi, dari 1,7 juta itu ada perusahaan sawit 555 ribu [hektar], dari 555 ribu itu tim kami dan Kementan dan para pakar gambut dari universitas yang bersangkutan, itu telah memberikan bimbingan dengan disupervisi hingga 90 lebih perusahaan dengan luas di gambutnya sekitar 399 ribu dari 555 ribu, masih hutang 150 ribuan. Sisanya 1,2 juta hektar sekian di HTI (Hutan Tanaman Industri) disupervisi oleh Kementerian LHK," kata Nizar.

Untuk memastikan seluruh program restorasi berjalan, Nizar mengaku akan membuat terobosan. Misal, membuat riset ilmiah hingga menjaga lahan tetap produktif.

"Karena pekerjaan restorasi gambut itu memang pekerjaan yang panjang, karena alam untuk memperbaiki dirinya butuh waktu yang tidak singkat, dan juga melibatkan masyarakat yang hidup, berusaha di atas tanah gambut dan juga perusahaan," kata Nizar.