Budi Karya Dorong Sektor Pelayaran dan Pelabuhan Bantu Vaksinasi Mandiri

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Foto: Kemenhub RI

Pemerintah telah menyiapkan program vaksinasi Gotong Royong atau vaksinasi mandiri yang dibebankan kepada perusahaan swasta. Hal ini diharapkan dapat membantu gerakan vaksinasi nasional secara optimal.

Menanggapi hal ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi setuju program vaksinasi mandiri dapat meringankan beban pemerintah. Menurutnya bahkan tak mustahil apabila program ini dilancarkan di sektor perhubungan, seperti di perusahaan pelayaran dan pelabuhan.

"Iya kalau bisa mandiri akan mengurangi beban APBN, dan banyak pihak-pihak itu yang memang mampu untuk melakukan secara mandiri. Katakanlah perusahaan di bidang transportasi seperti pelayaran yang relatif tidak terkena, atau pelabuhan itu ya. Mereka bisa lakukan secara mandiri," kata Budi Karya dalam launching Vaksinesia di kumparan, Sabtu (11/4).

Budi Karya berharap dengan adanya program vaksinasi mandiri, dana APBN dapat mempercepat pelaksanaan vaksinasi nasional maupun dialirkan ke sektor lain yang membutuhkan. Ia bahkan sudah mendiskusikan pihak-pihak di sektor perhubungan yang dianggap mampu melakukan vaksinasi mandiri.

"Kita beberapa kali mendiskusikan itu dan juga menyampaikan pada Kemenkes, kita punya potensi untuk melakukan apa vaksinasi mandiri. Dan mereka berkemampuan untuk itu," jelas Menhub.

"Memang tidak semuanya. Tapi paling tidak kalau pun ada 20 atau 30 persen, syukur-syukur 50 persen. Ini sangat membantu pemerintah dalam rangka pembiayaan daripada vaksinasi," imbuh dia.

Ilustrasi vaksinesia. Foto: kumparan

Budi Karya percaya vaksinasi adalah harapan pemutus rantai COVID-19. Sehingga baik apabila program vaksinasi nasional bisa lebih optimal.

Di sisi lain, ia memastikan pihaknya akan terus ikut serta dalam mengawal jalannya program-program vaksinasi.

"Saya melihat vaksinasi ini satu jalan untuk memutus mata rantai COVID-19. Ini satu-satunya yang bisa memberikan harapan. Saya sampaikan terima kasih kepada Presiden dan Menkes yang secara langsung merespons insan transportasi itu mendapatkan vaksinasi," tutur Budi Karya.

"Kita (Kemenhub pun) mengawal. Jadi pengawal dalam dua hal. Satu, mengawal proses distribusi. Yang kedua mengawal proses vaksinasi itu sendiri berjalan dengan baik," tutupnya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang salah satunya mengatur tentang Program Vaksin Gotong Royong atau vaksin mandiri. Program ini dilakukan dan dibayarkan oleh perusahaan swasta untuk karyawan dan buruh.

Dalam Permenkes itu disebutkan bahwa pelaksanaan vaksin gotong royong dilakukan oleh pihak swasta tanpa menggunakan vaksin program pemerintah, fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatan milik pemerintah, agar tidak mengganggu program vaksinasi nasional.