Budiman Sudjatmiko soal Papua: Tarik Militer, Perkuat Polisi

21 September 2019 18:58 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Budiman Sudjatmiko. Foto: Nugroho Sejati/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Budiman Sudjatmiko. Foto: Nugroho Sejati/kumparan
ADVERTISEMENT
Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko mengusulkan penarikan kekuatan militer di Papua. Menurutnya, dengan penarikan kekuatan militer, sama saja menarik kekerasan di Papua.
ADVERTISEMENT
Dia mengusulkan penarikan kekuatan militer dilakukan secara bertahap. Hal ini dinilai dapat menghindari pecahnya pertempuran di Papua.
"Tentu itu harus dilakukan, pertama itu ditarik kekerasannya, militerismenya ditarik, bertahap tentu saja. Bertahap maksudnya kepolisiannya diperkuat, kemudian musyawarah dilakukan. Angkatan? Organik mulai ditarik. Jangan sampai bisa bertempur," ujar Budiman usai acara debat dengan Dandhy Dwi Laksono dengan tajuk 'Nasionalism and Separatism Question on Papua' di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (21/9).
Budiman ialah anggota DPR dari PDIP. Sementara Dandhy merupakan mantan jurnalis yang kini mendirikan WatchdoC Documentary Maker.
Bersamaan dengan penarikan militer, ia pun mengusulkan penguatan kepolisian. Menurutnya, pihak kepolisian lebih tepat untuk menjaga Papua.
"Teritorial saja dengan polisi. Kepolisian harus dilengkapi agar dia juga tidak jadi bulan-bulanan tokoh kriminal bersenjata. Organisasi Papua Merdeka," tuturnya.
ADVERTISEMENT
Selain itu, dia juga menyebut perlu ada penyelesaian pelanggaran HAM di Papua. Hal ini dapat dijadikan pendekatan politik untuk menyelesaikan konflik di Papua.
"Beberapa persoalan pelanggaran HAM harus diselesaikan. Mau pendekatan hukum atau pendekatan rekonsiliasi politik harus dimungkinkan ke arah sana, karena itu juga satu problem yang emang jadi persoalan juga, di Timor Leste juga seperti itu," kata dia.
Sebelumnya, Budiman juga menegaskan menolak usul separatisme Papua. Sebab, dia menilai persatuan Indonesia merupakan modal awal Indonesia. Sehingga modal awal harus dijaga.
"Dalil saya adalah NKRI adalah modal awal yang mutlak perlu. NKRI modal awal yang mutlak perlu. Saya tidak bisa membayangkan modal awal yang mutlak perlu dipecah. Itu posisi saya kenapa menolak. Bahwa modal awal ini harus dirundingkan lagi," tuturnya.
ADVERTISEMENT