Bukan Pj, Pilkada Diharapkan Hasilkan Kepala Daerah yang Bisa Atasi Corona

4 Juni 2020 17:05 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Suasana pencoblosan di TPS 086 Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Foto: Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Suasana pencoblosan di TPS 086 Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Foto: Istimewa
ADVERTISEMENT
Setelah mengalami penundaan, Pemerintah DPR dan Penyelenggara Pemilu akhrinya menyepakati Pilkada digelar 9 Desember 2020. Sehingga, tahapannya sudah akan dimulai bulan Juni ini.
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi II DPR, Sodik Mujahid, menyebut salah satu alasan mengapa seluruh fraksi di Komisi II menyetujui Pilkada Desember karena jika ditunda lagi seperti keinginan KPU pada Maret atau September 2021, akan ada kekosongan jabatan yang diisi Penjabat (Pj).
Sementara kewenangan Pj dibatasi, tidak seperti kepala daerah definitif hasil Pilkada.
"Tahun tahun mendatang, pasca COVID-19, masalah tidak kalah berat daripada saat COVID-19, yakni pemulihan ekonomi. Perihal lapangan kerja, pengangguran dan lain-lain, hal ini hanya bisa diatasi oleh kepala daerah definitif bukan oleh Plt kepala daerah," kata Sodik saat dimintai tanggapan, Kamis (4/6).
Soal adanya kekhawatiran partisipasi pemilih rendah di Pilkada sebab masih dalam suasana pandemi COVID-19, Sodik mengatakan KPU sudah mempersiapkan beberapa langkah menyambut Pilkada tahun ini.
ADVERTISEMENT
"KPU sudah menyusun langkah kerja dengan arahan dan kesepakatan komisi VIII (Mitra Kerja Gugus Tugas/BNPB) antara lain: gunakan protokol COVID-19, kerjasama dengan gugus tugas COVID-19, kerjasama dengan menkominfo, laksanakan secara efisien, manfaatkan teknologi/digital secara maksimum," papar Politikus Gerindra itu.
Lebih lanjut, legislator dapil Jabar itu menegaskan, pada prinsipnya, Pilkada sudah dipertimbangkan sangat cermat dari berbagai sisi oleh semua pihak terkait.
"Sudah dipertimbangkan sangat cermat mendalam dari berbagai segi oleh semua fraksi dengan KPU Bawaslu DKPP, Mendagri serta konsul ke gugus tugas COVID-19 bahkan ke Menkominfo," tandas Sodik.
Sebelumnya, anggota DPD Fahira Idris mengingatkan penyelenggara pemilu, pemerintah dan DPR soal suksesnya Pilkada adalah tingginya partisipasi publik.
"Jika dipaksa pada Desember 2020, saya khawatir baik proses atau tahapan maupun hasilnya tidak maksimal. Selain soal keselamatan, hal lain yang perlu dikhawatirkan adalah tingkat partisipasi akan merosot," ujar Fahira dalam keterangannya, Rabu (3/6).
ADVERTISEMENT
--------------------------
(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)
***
Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.