Bulan Bung Karno, PDIP Gelar Seminar Virtual soal Pancasila dan Keadilan Sosial

9 Juni 2020 12:37 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Djarot Saiful Hidayat Foto: Intan Alfitry/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Djarot Saiful Hidayat Foto: Intan Alfitry/kumparan
ADVERTISEMENT
DPP PDIP menggelar webinar bertema 'Pancasila dan Keadilan Sosial' sebagai bentuk peringatan Bulan Bung Karno, Selasa (9/6). Dalam acara diskusi virtual tersebut, hadir sejumlah tokoh partai seperti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.
ADVERTISEMENT
Dalam paparannya, Djarot menilai diskusi daring tersebut bisa dijadikan bahan refleksi, bukan hanya untuk kader PDIP tapi juga seluruh masyarakat. Diskusi ini, kata Djarot, diharapkan bisa menumbuhkan optimisme masyarakat dalam menghadapi COVID-19.
"Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) menginstruksikan untuk kita masing-masing berdikari sekurang-kurangnya di aspek pangan, keuangan dan pertahanan," kata Djarot dalam diskusi tersebut.
"Kita tidak boleh menyerah dan harus optimistis menghadapi COVID-19 dan kita akan segera bangkit. Bung Karno pernah berkata, kita adalah bangsa pejuang, bukan bangsa pecundang," imbuhnya.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, Pancasila adalah prinsip, filsafat perjuangan, tujuan bernegara, dan pandangan hidup bangsa. Untuk itu, Hasto menegaskan pentingnya pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia terus berupaya mewujudkannya.
ADVERTISEMENT
"Mengingat saripati Pancasila adalah gotong royong, maka perwujudan masyarakat yang adil dan makmur itu juga dengan semangat gotong royong. Karena itu yang kita lihat sekarang penjiwaan prinsip yang terkandung dalam keadilan sosial, maka perjuangan kita harus menyentuh struktural tersebut," ujar Hasto.
Meski demikian, Hasto tidak menampik ada tantangan berat untuk bisa mencapai keadilan sosial sesuai prinsip Pancasila. Misalnya, terkait dengan aspek keadilan di bidang hukum, yang kerap kali hukum dijadikan alat kepentingan bagi kekuasaan.
"Sering kali hukum dijadikan alat korporasi oleh kekuasaan yang dijalankan, yang menjadikan seakan negara kita sebagai negara liberalistik yang membuat hukum sebagai alat kekuasaan semata. Ini jadi kala prioritas perjuangan kita," tutupnya.
Acara diskusi saat ini masih berlajut dengan sejumlah narasumber yang hadir seperti Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Sekjen Transparalency International Indonesia Yohanes Danang Widoyoko.
ADVERTISEMENT
Acara ini diikuti secara virtual oleh perwakilan DPC PDIP seluruh Indonesia.
==============================
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona. Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.