Bupati Bekasi Akui soal Uang untuk Anggota DPRD Liburan ke Thailand

Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin di KPK, Selasa (30/10/2018). (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanan Yasin mengakui soal adanya aliran uang ke sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Uang itu diduga dipakai untuk keperluan anggota dewan liburan ke luar negeri.

Hal itu diungkapkan Neneng dalam kesaksiannya dalam perkara dugaan suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung. Neneng bersaksi untuk empat terdakwa dari pihak Lippo yang didakwa sebagai pihak pemberi suap.

Awalnya, penuntut umum mencecar Neneng soal Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) proyek Meikarta. Neneng mengakui bahwa hal tersebut turut dibahas di DPRD Kabupaten Bekasi.

"Iya, betul," kata Neneng saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (14/1).

Namun, Neneng mengaku tak terlalu mengikuti proses pembahasan di DPRD tersebut. Sebab, saat itu, Neneng sedang cuti selama tiga bulan. Neneng mengaku hanya mendapat laporan dari Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili.

Ia pun mengaku mendapat laporan dari Neneng Rahmi ada uang yang diberikan kepada anggota DPRD. "Saya dengar begitu (ada pemberian uang ke anggota DPRD), bilangnya dikasih sama dia (Neneng Rahmi)," katanya.

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (Batik biru) bersaksi dalam perkara dugaan suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung. (Foto: Dok. kumparan)

Penuntut umum sempat mengkonfirmasi apakah uang itu digunakan anggota DPRD Bekasi untuk liburan keluar negeri. Neneng pun membenarkannya. "Waktu itu saya dengar anggota dewan ke Thailand. Saya tanya ke Neneng apakah memfasilitasi dewan, dia bilang iya karena mereka yang minta," tutur ungkapnya.

Saat kembali ditanya tentang asal uang yang diberikan kepada anggota DPRD berasal dari proyek Meikarta, Neneng mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Pun demikian terkait jumlah uang dan jumlah anggota DPRD yang ikut.

Mengenai pelesiran anggota DPRD Kabupaten Bekasi itu, KPK juga sudah mendapat informasi. KPK menemukan dugaan suap perizinan proyek Meikarta turut mengalir ke sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Beberapa anggota dewan diduga menerima fasilitas liburan keluar negeri lantaran memuluskan aturan tata ruang demi memuluskan proyek Meikarta milik Lippo Cikarang.

Penyidik KPK telah mengantongi sejumlah bukti dokumen adanya dugaan aliran dana untuk wisata anggota DPRD Bekasi ini. KPK kini tengah fokus untuk mendalami adanya dugaan pembiayaan aliran dana wisata ini.