Buruh Dukung Ganjar yang Digugat Apindo Jateng karena Naikkan UMP

Dukungan federasi buruh kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terhadap rencana gugatan Apindo terhadap kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 ke PTUN terus bertambah. Foto: Dok. Pemprov Jateng

Dukungan federasi buruh kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terhadap rencana gugatan Apindo terhadap kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 ke PTUN terus bertambah.

Setelah sebelumnya, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyatakan dukungan, kali ini giliran Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyatakan sikap. Ketika menggelar aksi demonstrasi dan diterima Ganjar untuk audiensi, KSPI yang memiliki 8 federasi siap membekingi Ganjar jika ada gugatan itu.

"Kalau Apindo ingin menggugat, kami KSPI akan membantu pak Gubernur sebagai tergugat intervensi. Karena menurut kami, keputusan pak Ganjar menaikkan UMP 2021 sudah tepat," kata Sekjen KSPI Jateng, Aulia Hakim saat menggelar audiensi di kantor Gubernur Jateng, Senin (9/11/2020).

Menurut Aulia, keputusan Ganjar yang memutuskan UMP tidak menggunakan surat edaran Menaker patut diapresiasi. Meskipun dirinya meyakini, keputusan itu pasti akan mendapat perlawanan khususnya dari kalangan pengusaha.

"Pengusaha pasti akan menuntut dengan adanya kenaikan upah ini. Harapan kami, pak Ganjar harus kuat dengan tekanan apa pun, sehingga pada saat penetapan UMK bisa mengambil kebijakan yang bagus untuk buruh di Jawa Tengah," tegasnya.

Hal senada disampaikan Suparjo, Ketua DPD SPN Jawa Tengah. Ia mengatakan siap membantu Ganjar apabila Apindo melayangkan gugatan ke PTUN.

"Kami pasti akan membantu dan siap menjadi tergugat intervensi. Karena menurut kami, gugatan Apindo sangat mengada-ada," tegasnya.

Selain soal dukungan kepada Ganjar, KSPI juga meminta Ganjar ikut mengawal penetapan UMK di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Tujuannya agar penetapan UMK bisa mengacu pada apa yang dilakukan Ganjar.

"Kami harap pak Ganjar mengawal penetapan UMK, termasuk harus selektif betul kepada perusahaan yang mengajukan penangguhan," pungkas Aulia.

Sementara itu, Ganjar mengatakan telah mendengar semua aspirasi dari buruh dan masukan tentang dukungan itu. Menurutnya, hak Apindo apabila ingin menggugat penetapan UMP 2021.

"Itu hak mereka, kami menghormati," katanya singkat.

Lebih lanjut Ganjar mengatakan, dalam pertemuan dengan buruh itu dibahas banyak hal, termasuk penetapan UMK. Ia mengatakan telah menampung semua aspirasi dari buruh untuk kemudian ditindaklanjuti.

"Tadi bagus, mereka menyampaikan semua aspirasinya. Intinya mereka ingin semuanya fair. Tentu buruh ingin pendapatannya naik dan meminta kami mengawal UMK Kabupaten/Kota," kata Ganjar ditemui usai rapat.

Dalam kesempatan itu, Ganjar meminta agar buruh dan perusahaan saling transparan dengan kondisinya masing-masing dalam penetapan UMK 2021, untuk mengetahui apakah perusahaan masih tumbuh selama pandemi, atau stagnan bahkan turun. Dengan memahami kondisi itu, maka akan ditemukan formula yang tepat dalam pengupahan nantinya.

"Saya minta diberikan data kondisi perusahaan masing-masing. Maka, tadi mereka menyampaikan agar saya mengawal UMK Kabupaten/Kota, insyaallah kami kawal," ujar dia.