Busyro Muqoddas Pertanyakan LHKPN Kepala Daerah: Kejujuran atau Tipuan?

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menilai mekanisme pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi calon kandidat di pilkada sangat dilematis. Sebab, menurutnya, dari hari ke hari, budaya korupsi kian mewabah dan bahkan bisa didukung dengan data.

"Realita seperti ini saya kerucutkan, saya sampaikan beberapa hal saja. Pertama, LHKPN ini belum banyak dilakukan sistem pengawasan, kontrol, sistem untuk mengefektifkan dalam praktik itu," kata Busyro di diskusi publik 'Evaluasi Metode dan Isu Kampanye Pilkada di Masa Pandemi' secara daring, Rabu (21/10).

"Seseorang yang terpilih jadi kepala daerah, berapa yang taat LHKPN? Lalu apakah materi LHKPN penuh kejujuran atau tipuan saja? Atau campuran, ada ketidakjujuran dan kekhilafan?" imbuhnya.

Baginya, perlu ada panduan untuk menolong calon kepala daerah agar bisa memiliki kepercayaan diri bahwa LHKPN adalah bagian dari sistem moral. Busyro juga berbicara bagaimana setelah terpilih, para kepala daerah membuat APBD berdasarkan kehendak rakyat, bukan sekelompok orang saja.

"Bagaimana mekanisme APBD yang betul-betul based on people," tutur Busyro.

Apalagi, kata dia, berdasarkan pengalaman, ada partai tertentu yang memboyong kursi di DPR karena berhasil menjadi partai pemenang pemilu. Dengan demikian, kontrol di DPR menjadi pertanyaan karena DPR menjadi satu suara dengan kepala daerah.

"Di situlah kontrol DPR jadi pertanyaan, ketika fungsi kontrol DPR jadi lemah di mana posisi masyarakat sipil seperti Muhammadiyah bisa ditarik bersama dengan perguruan tinggi lain dan bersama teman-teman lintas NGO yang risetnya disana sini jadi semacam alat kontrol," pungkasnya.

***

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona