Busyro: Politik Dinasti Dipelopori Pejabat Istana, Munculkan Calon Karbitan

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas mengkritisi praktik politik dinasti yang marak terjadi di Pilkada 2020. Busyro menyesalkan, politik dinasti di Pilkada 2020 justru dipelopori pejabat Istana.

"Menguatnya calon kepala daerah dinasti keluarga dan dinasti politik yang justru dipelopori pejabat elite di Istana yang sedang menjabat," ujar Busyro dalam webinar LHKP bertema oligarki parpol dan fenomena calon tunggal, Rabu (9/9).

Busyro menilai, jika calon kepala daerah yang maju merupakan keluarga dari pejabat yang sudah tak lagi menjabat, persoalannya tidak akan begitu rumit. Namun, yang terjadi saat ini adalah sebaliknya.

Jika terpilih, ia khawatir akan memicu konflik kepentingan.

"Kalau sedang menjabat dan keluarganya didorong proses pilkada dan apabila terpilih, ada hubungan struktural fungsional dengan orang tua kandungnya yang sedang memimpin kekuasaan pusat. Ini suatu persoalan yang memprihatinkan," lanjut Busyro.

Eks pimpinan KPK ini menilai politik dinasti muncul karena adanya dominasi parpol dan oligarki bisnis. Politik dinasti pun menyebabkan beberapa dampak negatif.

Ilustrasi TPS Foto: Aprilio Akbar/Antara

Misalnya, kader unggulan yang punya rekam jejak baik, jujur dan matang dari segi demokrasi terhambat peluangnya untuk maju di pilkada.

Lebih lanjut, Busyro juga menyoroti pragmatisme politik yang juga berujung pada praktik politik dinasti. Menurut dia, sistem politik yang dianut saat ini memberi dampak munculnya calon karbitan.

"Mahar politik dan bentuk transaksi demokrasi lainnya. Kemudian munculnya calon karbitan karena politik dinasti keluarga dan kendali renternir politik," jelas dia.

"Calon karbitan terjadi di mana-mana dan dikaitkan bagaimana calon kualitas karbitan dan hasil pimpinannya," tutup Busyro.

***

Saksikan video menarik di bawah ini.