News
·
19 Juni 2021 12:11
·
waktu baca 2 menit

Busyro Ungkap Sumber Pelumpuhan KPK: TWK hingga Lumpuhnya Komitmen Parpol

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Busyro Ungkap Sumber Pelumpuhan KPK: TWK hingga Lumpuhnya Komitmen Parpol (662306)
searchPerbesar
Eks Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas. Foto: Fanny Octavianus/ANTARA
Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus dihantam berbagai upaya pelemahan. Bahkan, menurut eks Ketua KPK Busyro Muqoddas, KPK ini bukan dilemahkan, tapi dilumpuhkan.
ADVERTISEMENT
Busyro mengungkapkan empat poin yang menjadi sumber petaka dari permasalahan yang dihadapi KPK, mulai dari revisi Undang-undang KPK, hingga hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikan Busyro dalam seminar virtual pada Sabtu (19/6) yang digelar oleh Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY, dengan tema "Agenda Mendesak Penguatan KPK, Perspektif, Hukum, Politik, Pemerintahan dan Demokrasi".
“Sumber petaka pelumpuhan KPK? Satu, konsensus DPR bersama Presiden Jokowi melalui revisi Undang-undang KPK. Itu pelumpuhan KPK yang sempurna, inilah success story yang real dari Presiden Jokowi bersama Ketua Umum Parpol-parpol dan pimpinan DPR,” jelas Busyro.
Seperti diketahui, revisi UU KPK ini memiliki berbagai poin yang berpotensi melemahkan posisi KPK. Tak luput, Busyro menyebut bahwa revisi UU oleh Presiden dan badan legislatif ini sebagai sebuah bentuk kejahatan, sebab ini merupakan sebuah pembiaran kejahatan korupsi.
ADVERTISEMENT
Menurut Busyro, poin yang kedua adalah dominasi kuasa oligarki bisnis. Kemudian, sumber pelemahan ketiga adalah Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK itu sendiri, yang ia sebut sebagai “akrobat politik kumuh.”
Sebanyak 75 pegawai KPK terancam dipecat dari posisinya akibat tidak lolos tes tersebut, salah satunya adalah penyidik senior KPK, Novel Baswedan.
“Ketiga, akrobat politik kumuh. Yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK dan lumpuhnya komitmen partai politik koalisi utama. Sampai hari ini, mana ada Parpol yang menunjukkan concern sensitif, kepekaan, pada 75 pegawai yang disingkirkan dengan cara yang tidak beradab itu?” tegas Busyro.
Lebih lanjut, poin keempat yang menjadi sumber pelemahan adalah kuatnya arus elite politik dan bisnis di Indonesia dalam kepentingan pemenangan di Pemilu 2024 mendatang.
ADVERTISEMENT
Menurut Busyro, jika KPK tetap menjadi badan yang independen, posisi orang-orang yang memiliki kepentingan tersebut menjadi terancam. Oleh karena itulah banyak pihak yang mencoba “menundukkan” KPK.
“Keempat, arus kuat elite politik dan bisnis untuk pemenangan politik 2024. Poin keempat ini tidak saya analisis tanpa gejala. Tapi 4 tahun kami bersama teman-teman, termasuk 75 pegawai KPK itu, menggeluti, menghayati, dengan sungguh-sungguh, berbasis fakta dan kajian-kajian, secara akademis, profesional, akuntabel,” jelas eks Ketua KPK periode 2010-2011 ini.
“Sesungguhnya yang paling ditakuti dengan adanya KPK yang independen itu adalah apabila mengganggu proses-proses mengeksploitasi kekayaan perekonomian dalam rangka pemilu-pemilu, sejak Pemilu 2014, 2019, dan nanti 2024. Maka dalam rangka poin 4 ini, KPK harus dilumpuhkan,” pungkasnya.
ADVERTISEMENT