Cak Imin: Pemerintah Jangan Bebani APBN dalam Porsi Besar untuk IKN

Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bertemu aktivis perempuan, Rabu (4/9). Foto: PKB

Menteri Keuangan Sri Mulyani memasukkan anggaran Ibu Kota Negara (IKN) dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. Hal ini mengejutkan sebab sejatinya PEN hanya untuk tiga klaster kesehatan, perlindungan sosial dan UMKM.

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta pemerintah untuk melakukan perhitungan dengan cermat terkait kebutuhan pembangunan IKN dan menyusun strategi skema pendanaan jangka pendek maupun jangka panjang dengan meminimalkan alokasi APBN dalam proyek pembangunan IKN.

"Pemerintah harus konsisten dalam mewujudkan komitmen untuk tidak membebani APBN dengan porsi besar dalam pembangunan IKN," kata Cak Imin, Rabu (19/1)

Pemerintah, lanjut Cak Imin, perlu menggencarkan pendanaan melalui investasi dari dalam maupun luar negeri dan berkomitmen menghindari utang jangka panjang yang menimbulkan beban bunga dan utang di kemudian hari.

"Saya meminta pemerintah memprioritaskan alokasi APBN untuk direalisasikan pada program prioritas, terutama pada program PEN 2022," ujar Ketum PKB ini.

Lebih lanjut, Cak Imin menekankan, pemerintah harus bijak dalam menggunakan dana PEN dan segera melakukan perincian serta perhitungan alokasi terhadap klaster-klaster PEN sehingga dana PEN dapat dioptimalkan untuk melanjutkan program pemulihan yang sudah berjalan.

"Pemerintah harus terus berkoordinasi dengan DPR dan menjadikan masukan DPR sebagai pertimbangan dalam menentukan porsi APBN dalam pembangunan IKN," urai Cak Imin.

“DPR berkomitmen mengawal dan mengawasi pemerintah dalam penyusunan rencana pendanaan pembangunan IKN serta mengawasi penggunaan APBN,” pungkas Cak Imin.