Calon Panglima TNI Dinilai Harus Kuasai Ancaman Radikalisme hingga Terorisme

KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa. Foto: Dispenal, TNI AU, dan ANTARA FOTO

Calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto masih menjadi teka-teki. Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati, mengatakan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk memilih calon Panglima yang menguasai strategi untuk menghadapi ancaman terorisme hingga radikalisme.

"Saya melihat bahwa sangat tepat dalam kurun waktu sekarang ini Panglima TNI dijabat orang yang paham perang hibrida, IT, media sosial, dan teritorial. Ancaman terorisme dan radikalisme juga harus dikuasai," kata wanita yang disapa Nuning ini, Rabu (22/9).

"Lebih dari itu, prestasi dan pengalaman akademik sebagai keniscayaan untuk dikuasai. Panglima TNI juga harus menjaga dengan baik kedaulatan NKRI sebaik mungkin, siap menjaga agar tidak terjadi disintegrasi," lanjutnya.

Terkait siapa calon Panglima TNI yang tepat, Nuning menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Dia menyebut berdasarkan pasal 13 ayat 4 UU RI Nomor 34 Tahun 2004, memang mengamanatkan jabatan Panglima TNI dapat dijabat oleh pati aktif yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

Dia berpandangan pimpinan 3 matra TNI yakni KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa memiliki kans yang sama.

"Artinya KSAD, KSAL, dan KSAU memiliki peluang yang sama untuk menjabat Panglima TNI. Meski harus bergantian, namun pada kenyataannya Presiden yang menentukan siapa yang akan menjabat. Hak prerogatif presiden tersebut memang tidak dapat diintervensi oleh siapa pun," kata dia.

Selain itu, Nuning menyebut hal lain yang perlu menjadi pertimbangan yakni perkembangan lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Menurutnya, dibutuhkan sosok Panglima TNI yang memiliki dampak penangkalan bagi petinggi militer internasional.

Ilustrasi TNI Angkatan Darat. Foto: Shutter Stock

"Penting sekali jika Panglima TNI disegani dunia internasional. Akan sangat baik jika Panglima TNI adalah Scholar Warrior, perwira akademisi. Penting juga memperhatikan prestasi akademiknya sebaiknya ambil yang pintar dan lulus tidak lebih dari nomor 10 kelulusan," ucapnya.

Selain itu, pengajar di Universitas Pertahanan ini mengatakan Presiden Jokowi juga harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi TNI dalam kurun waktu ke depan sebagai bagian modernisasi Alutsista.

"Sehingga dibutuhkan kemampuan manajemen tempur dan diplomasi militer yang andal," tandas dia.