Cara Ganjar Jalankan Sistem Pencegahan Korupsi di Jateng hingga Dipuji KPK

13 April 2021 13:53 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pada acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022 yang digelar KPK secara daring, Selasa (13/4). Foto: Pemprov Jateng
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pada acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022 yang digelar KPK secara daring, Selasa (13/4). Foto: Pemprov Jateng
ADVERTISEMENT
Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri mengapresiasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait upaya pencegahan korupsi. Ganjar dinilai telah berhasil menerapkan sistem pencegahan korupsi dengan cara membentuk pendidikan dan penyuluh antikorupsi.
ADVERTISEMENT
Hal itu disampaikan Firli dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022 yang digelar KPK secara daring, Selasa (13/4). Dalam acara itu, Ganjar diminta memberikan masukan terkait program pencegahan korupsi bersama beberapa pembicara lainnya.
"Saya mendorong, kalau kita ingin melakukan pencegahan, konteks pencegahan harus melibatkan semuanya. Kalau konteks OTT sudahlah, itu pasti akan diberitakan secara luas. Namun cerita baik, proses panjang mengubah sistem dan perilaku antikorupsi ini tidak pernah muncul," kata Ganjar.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Tempeli Mobil Dinas dengan Stiker "Nek Aku Korupsi Ora Slamet". Foto: Dok. Pemprov Jawa Tengah
Menurutnya, ada banyak praktik baik yang telah diupayakan beberapa daerah terkait pencegahan korupsi. Sejak koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) dari KPK dilaksanakan sejak 2015 lalu, maka muncul beberapa program pencegahan antikorupsi di Jawa Tengah, seperti pendidikan dan penyuluh antikorupsi.
ADVERTISEMENT
"Pendidikan antikorupsi menjadi penting. Program ini masuk ke sekolah, dunia usaha dan perizinan-perizinan, sehingga kita bisa pantau semuanya. Bahkan kami telah memiliki Perda khusus tentang pendidikan antikorupsi itu," jelasnya.
Selain itu, penyuluh antikorupsi di Jawa Tengah juga sudah berjalan dengan baik. Beberapa ASN dan masyarakat umum diberi pelatihan dengan pendampingan dari KPK untuk menjadi agen-agen penyuluh antikorupsi itu.
"Mereka telah menjadi virus seperti vaksinasi, yang kita suntikkan ke dalam sistem yang harus berubah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," tegasnya.
Ganjar Pimpin Demo 3000 Pelajar Antikorupsi di Semarang, Minggu (8/12). Foto: Dok. Pemprov Jawa Tengah
Menurutnya, banyak praktik baik dari daerah yang dapat diambil dan dijadikan kebijakan nasional. Ganjar juga berterima kasih kepada KPK yang selalu memberikan pendampingan terkait pencegahan korupsi.
Ketua KPK, Firli Bahuri membenarkan kerja sama antara KPK dengan Pemprov Jawa Tengah berjalan sangat bagus. Tim dari KPK, sering datang ke Jawa Tengah untuk sosialisasi dan membantu melaksanakan program-program pencegahan lainnya.
ADVERTISEMENT
"Praktik-praktik pencegahan ini memang perlu dikembangkan dan ditularkan pada seluruh daerah. Karena jangan sampai, hanya orang kena OTT saja yang ramai, padahal masih banyak orang baik di Indonesia ini," kata Firli.
Ketua KPK Firli Bahuri memberikan sambutan dalam acara Hakordia 2020. Foto: Youtube/@KPK RI
KPK, lanjut dia, juga telah membentuk dan memperbanyak agen pembangun integritas. Mereka disebar di kementerian/lembaga hingga kabupaten/kota untuk melakukan pencegahan korupsi. Ada 40 penyuluh antikorupsi dan 40 agen pembangun integritas kelompok.
"Kalau mereka tersebar, tentu Indonesia berintegritas akan terwujud dan terbentuk. Saya juga meminta kepada semua kepala daerah untuk memperbanyak kelompok-kelompok antikorupsi agar program pencegahan berjalan lancar," pungkasnya.
Ganjar Pimpin Demo 3000 Pelajar Antikorupsi di Semarang, Minggu (8/12). Foto: Dok. Pemprov Jawa Tengah
Apresiasi kepada Pemprov Jateng juga disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Menurutnya, sistem pencegahan korupsi di Jawa Tengah telah berjalan dengan baik. Mulai sistem perencanaan keuangan, birokrasi yang bersih, hingga berjalannya pendidikan dan penyuluh antikorupsi.
ADVERTISEMENT
"Saya pikir model seperti ini yang justru banyak dieksploitasi di lapangan oleh para kepala daerah. Karena ini judulnya pencegahan, maka harus diperbanyak pendidikan dan penyuluhannya agar orang sadar. Kami sangat apresiasi pada pak Ganjar," ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Moeldoko juga sepakat program yang baik di daerah harus diadopsi menjadi program nasional. Dengan begitu, program pemerintah akan berjalan sesuai apa yang diharapkan.
"Saya sepakat dengan pak Ganjar, bahwa praktik baik yang dilakukan pemeritah daerah itu bisa menjadi bancmarking. Itu bisa jadi model dan diterapkan secara nasional. Itu sangat bagus, sehingga kita belajar dari yang empiris, enggak usah pusing-pusing lagi," tutupnya.