Catatan PDI-P DKI soal Tugas Anies yang Dinilai Belum Tuntas

19 Mei 2022 13:58
·
waktu baca 3 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Catatan PDI-P DKI soal Tugas Anies yang Dinilai Belum Tuntas (13960)
zoom-in-whitePerbesar
Anies Baswedan bertukar gagasan bersama para peneliti dan mahasiswa doktoral pada acara diskusi "Jakarta Post-Pandemic: Smart Technology and Urban Life" di King's College, London, Inggris, Rabu (11/5/2022). Foto: Instagram/@aniesbaswedan
ADVERTISEMENT
Politikus fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengingatkan Gubernur DKI Anies Baswedan akan sederet tugas dan janji-janjinya yang belum tuntas. Padahal, masa jabatan Anies tinggal 5 bulan lagi.
ADVERTISEMENT
“RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) beliau ini banyak yang tidak terselesaikan,” kata Ida kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/5).
Sejumlah program kerja Anies yang menurut Ida belum juga rampung adalah pembangunan sumur resapan, pengadaan rumah DP Rp 0, pembangunan ITF (Intermediate Treatment Facility) dan beberapa program penanganan banjir.
“Misalkan RPJMD pembuatan sumur resapan di 1,8 juta titik ternyata kan baru ada berapa puluh ribu titik gitu ya,” jelasnya.
Catatan PDI-P DKI soal Tugas Anies yang Dinilai Belum Tuntas (13961)
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah usai bertemu dengan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, Jumat (7/2). Foto: Afiati Tsalitsati/kumparan
Lebih lanjut, Ida juga menyoroti pembangunan ITF yang menurutnya jalan di tempat. Dalam RPJMD Anies menargetkan pembangunan ITF di 4 lokasi yang meliputi ITF Sunter di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.
“ITF di 4 titik, ternyata sampai hari ini sudah ada peletakan batu pertama tapi berkali-kali batu pertama dan tidak ada batu keduanya,” kata Ida.
ADVERTISEMENT
Sebagai informasi, pembangunan ITF ini berada di bawah naungan PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro) dan Perumda Sarana Jaya.
“Walaupun nanti pembangunannya baru berapa bata minimal sudah ada pembangunan di masa tinggal berapa bulan lagi kan,” lanjutnya.
Selain itu ada juga pembangunan rumah DP Rp 0 yang juga menurut Ida belum rampung. Dari 14.000 unit yang ditargetkan oleh Pemprov DKI, hingga saat ini baru ada sekitar 13 ribu unit.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
“Itu juga masuk enggak selesai juga ya. Di Dinas Perumahan ada target di RPJMD-nya 14 ribu sekian kamar, sudah terpenuhi di angka 13 ribu walaupun sebagian itu adalah pembangunan sebelum masa pak Anies,” jelasnya.
Catatan PDI-P DKI soal Tugas Anies yang Dinilai Belum Tuntas (13962)
zoom-in-whitePerbesar
Pembuatan sumur resapan di Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur. Foto: Yogi Rachman/ANTARA
Maka dari itu Ida pun meminta pengadaan rumah DP Rp 0 ini untuk kembali digalakkan secara merata, khususnya di daerah Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.
ADVERTISEMENT
“Terutama selatan ya karena terkait normalisasi kan banyak masyarakat yang butuh bantuan tempat baru,” pungkasnya.

Anggaran Sumur Resapan Dicoret, ITF Ditolak DPRD DKI

Pemprov DKI harus berjuang sendiri meneruskan program sumur resapan. Sebab, anggaran dicoret sama sekali alias nol.
Awalnya, anggaran diajukan Rp 322 miliar, lalu dipangkas menjadi Rp 120 miliar, sampai akhirnya dicoret sama sekali.
“Anggaran yang [sumur resapan] memang tidak disetujui di Banggar dilarikan untuk nombokin kekurangan gaji dari PJLP, Itu yang pasti,” kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah, Rabu (1/12).
Catatan PDI-P DKI soal Tugas Anies yang Dinilai Belum Tuntas (13963)
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat groundbreaking ITF Sunter. Foto: Moh Fajri/kumparan
Di sisi lain, soal ITF, DPRD DKI juga menolak anggaran pembangunan itu senilai Rp 4 triliun. Dengan adanya penolakan itu, Pemprov DKI melalui BUMD harus mencari cara lain untuk dapat melanjutkan pembangunan.
ADVERTISEMENT
ITF berfungsi untuk mengolah sampah menjadi tenaga listrik. Ini dilakukan untuk mengurangi beban TPST Bantargebang yang sudah mulai penuh.
"“Ditolak sama Banggar, setelah dihitung harus 6 tahun cicil pakai APBD. Akhirnya SMI-lah kan ada sebetulnya ada uang kita juga dari dana bagi hasil kan pembayaran dari situ enggak masalah,” kata Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Syarif.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020