Catatan PKS ke Jokowi soal Vaksin: Jangan Euforia hingga Benahi Komunikasi

Seorang petugas kesehatan bersiap untuk memberikan dosis vaksin Sinovac di fasilitas kesehatan, di Jakarta, Kamis (14/1). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

Pemerintah sudah memulai program vaksinasi sebagai upaya menangani pandemi COVID-19. Vaksinasi perdana dilakukan oleh Presiden Jokowi, Menkes Budi Gunawan dan sejumlah tokoh lain, kemarin, Rabu (13/1).

Namun demikian, ada sejumlah catatan dari Fraksi PKS di DPR untuk pemerintah Jokowi terkait vaksinasi corona.

"Masih banyak PR penanganan pandemi yang harus diselesaikan. Program vaksinasi harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki penanganan pandemi COVID-19," kata Anggota Komisi IX Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher, Kamis (14/1).

"Jangan sampai kita euforia dan lalai, seolah dengan program vaksinasi semua masalah telah selesai," tambahnya.

Netty yang juga Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR RI ini mengatakan, pihaknya sudah memberikan banyak masukan kepada pemerintah. Salah satunya adalah harus terpenuhinya syarat keamanan, keampuhan dan kualitas vaksin yang digunakan.

"Berdasarkan laporan uji klinisnya, kita tahu bahwa tingkat kemanjuran Sinovac adalah 65,3 persen. Hasil ini harus menjadi perhatian pemerintah meskipun angkanya sudah di atas standar WHO," ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR F-PKS, Netty Prasetiyani. Foto: PKS

Tak hanya itu, catatan lainnya menurut Netty berkaitan dengan kemampuan mengelola komunikasi publik yang baik atas program vaksinasi ini. Sehingga, program vaksinasi tidak malah membingungkan masyarakat.

"Di saat pandemi makin meluas, sementara masyarakat dihujani dengan informasi pro kontra soal vaksin, maka pemerintah harus kerja ekstra keras mengajak mereka menjadi agen perubahan sosial," ujarnya.

"Jangan sampai komunikasi publik yang buruk menambah kegaduhan, kepanikan, bahkan pembangkangan masyarakat. Ini akan membuat program vaksinasi berbiaya mahal menjadi tidak efektif," tambah Netty.

Oleh karena itu, PKS menilai, pelaksanaan vaksinasi corona tahap satu ini harus terus dievaluasi mulai dari pengadaan sampai pelaksanaanya. Termasuk dengan ketentuan jenis-jenis vaksin yang bakal digunakan ke depan.

"Selain Sinovac, pemerintah menyebutkan ada vaksin lain yang akan digunakan. Saya meminta pemerintah agar menggunakan standarisasi yang sama dalam proses pemilihan, pengujian dan penetapan vaksin fase selanjutnya," tambahnya.

Terakhir, Netty juga memberikan catatan agar pemerintah bisa membuat pusat pengaduan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Hal itu sebagai langkah antisipatif terhadap dampak program vaksinasi.

"Jangan melepaskan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, terutama wilayah yang telah terdistribusi vaksin dan wilayah perbatasan. Penting mengawasi wilayah perbatasan yang sangat memungkinkan terjadinya kontak dan mobilisasi warga negara lain," pungkasnya.