Catatan PSI Soal Rumah DP Rp 0 Direvisi Anies dari Program Prioritas

Seorang pengendara melintasi apartemen DP 0 % Klapa Village, Jakarta. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Program rumah Rp DP 0 menjadi janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masuk dalam RPJMD DKI. Namun, sejak COVID-19 merebak di Jakarta, RPJMD harus mengalami penyesuaian, salah satunya dengan merevisi program rumah DP Rp 0 andalan Anies.

Fraksi PSI menyoroti revisi Anies atas program ini. Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari mengatakan, Anies menyunat target rumah DP 0 dari 232 ribu menjadi hanya 10 ribu unit rumah susun (rusun).

Hal itu terungkap dari draft perubahan RPJMD yang diajukan Anies ke DPRD.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meluncurkan Program Rumah DP Rp 0 SAMAWA (Solusi Rumah Warga) Klapa Village, Jakarta Timur, Jumat (12/10/2018). Foto: Nabilla Fatiara/kumparan

“Di Perda RPJMD yang berlaku saat ini terdapat target penyediaan rusunami sebanyak 232.214 unit. Sementara di draft perubahan RPJMD, target rusunami berkurang 95,5% sehingga hanya menjadi 10.460 unit," ujar Eneng atau biasa disapa Mili, Jumat (16/4).

Keputusan ini menurutnya memperlihatkan Anies yang tak serius menunaikan janji kampanyenya.

"Ini menunjukkan bahwa Pak Anies tidak ada kemauan dan keseriusan untuk menjalankan program yang dijanjikan saat kampanye,” kata dia.

Pembangunan rumah DP Rp 0 Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Selasa (9/7). Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan

Rinciannya, kata dia, dari target rusunami 232.214 di RPJMD, sebanyak 14.000 unit diadakan oleh BUMD milik Pemprov DKI, ditambah 218.214 unit disediakan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan pengembang swasta.

Sementara di draft revisi RPJMD, target rusunami sebanyak turun menjadi 10.460 unit akan disediakan oleh BUMD sebanyak 6.971 unit dan BUMN 3.489 unit. Sedangkan target rusunami yang disediakan oleh pengembang swasta tidak disebutkan angkanya.

Sebelumnya, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, program DP 0 rupiah harus direvisi karena menyesuaikan keadaan Jakarta saat ini yang tengah dalam penanganan COVID-19.

"Masih dalam proses. Yang memang direvisi pengadaan DP Rp 0, rumah ini karena COVID-19 daya beli masyarakat turun, kemampuan kita bangun turun," ujar Riza di Balai Kota, Jakarta, Kamis (15/4).