Catatan PSI untuk Anies soal Banjir Jakarta: Ajukan Interpelasi Demi Warga

Suasana di Jalan Kalibata Pulo Gang V usai banjir 1,5 meter, Jakarta Selatan, Minggu (21/2). Foto: Nur Khafifah/kumparan

Jakarta sempat kembali diterjang banjir setelah hujan ekstrem mengguyur semalaman. Setelah itu, banjir surut dalam waktu 1 x 24 jam.

Meski begitu, ada sejumlah catatan yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal banjir. Salah satunya datang dari Fraksi PSI DPRD DKI.

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Untayana mengatakan, pihaknya akan menggunakan hak interpelasi untuk penanganan banjir di Jakarta.

“Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir. Ini adalah tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir,” kata Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Untayana, dalam keterangannya, Kamis (25/2).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meninjau penanganan banjir di Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (22/2). Foto: PPID DKI JAKARTA

Justin mengatakan, ada sejumlah pekerjaan penanganan banjir yang belum maksimal. Sehingga masih ada titik banjir yang cukup tinggi di Jakarta.

"PSI menilai Bapak Gubernur Anies tidak menjalankan berbagai aturan yang berlaku bahkan diduga dengan sengaja menghambat kerja di dinas Pemprov DKI untuk mencegah banjir," tuturnya.

Pembebasan lahan yang dinilai lambat juga menurutnya membuat kerja Kementerian PUPR terhambat untuk melakukan konstruksi di kali-kali Jakarta. Dia mengatakan, adanya ketidakberpihakan Anies dalam penanganan banjir, terlihat dari batalnya pembebasan 118 bidang lahan untuk normalisasi sungai senilai Rp 160 miliar pada APBD-Perubahan Tahun 2019.

“Saat itu, Pemprov DKI tidak bersedia mencairkan anggaran normalisasi dengan alasan defisit. Tapi, di Desember 2019 dan Februari 2020, Gubernur malah mencairkan anggaran commitment fee Formula E sebesar Rp 560 miliar. Bertahun-tahun anggaran banjir tidak menjadi prioritas sama sekali,” tutur Justin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) saat meninjau Pintu Air Manggarai, Jakarta. Foto: Instagram/ @aniesbaswedan

Dia juga menyinggung penanganan banjir Kemang. Menurutnya upaya penanganan banjir Kemang lewat pelebaran kali terhenti di era Anies.

"Banjir di Kemang yang disebabkan meluapnya Kali Krukut yang meluap, padahal saat terjadi banjir di Kemang di tahun 2016 itu Dinas SDA dan Dinas Cipta Karya sudah data ratusan bangunan di Kemang yang akan ditertibkan untuk lebarkan Kali Krukut menjadi 20 meter, tapi rencana itu berhenti di Pemerintahan Pak Anies," tuturnya.

Untuk menggulirkan interpelasi, dibutuhkan dukungan 15 anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi. PSI mengaku telah melakukan komunikasi politik dengan fraksi lain.

“Kami yakin partai-partai lain juga mengakui penanganan banjir selama ini oleh Pak Gubernur masih sangat tidak maksimal. Bagi partai-partai yang memiliki pandangan serupa, kami harap ini bisa jadi gerakan bersama yang kuat di DPRD," tutupnya.