Catut Arsul Sani dan PPP di Surat Pemakzulan Jokowi, Denny Indrayana Minta Maaf
PerbesarADVERTISEMENT
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani , memprotes pencatutan namanya dalam surat Denny Indrayana ke DPR yang meminta pemakzulan (impeachment) Presiden Jokowi.
ADVERTISEMENT
Kutipan dalam surat tersebut adalah:
"Ketika Soetrisno Bachir menanyakan kenapa PPP tidak mendukung Anies Baswedan padahal mayoritas pemilihnya menghendaki demikian dan akibatnya PPP bisa saja hilang di DPR pasca Pemilu 2024, Arsul Sani menjawab, 'PPP mungkin hilang di 2024 jika tidak mendukung Anies, tetapi itu masih mungkin. Sebaliknya, jika mendukung Anies sekarang, dapat dipastikan PPP akan hilang sekarang juga," karena bertentangan dengan kehendak penguasa."
Arsul Sani menyebut isi surat yang mencatut namanya dan nama PPP adalah kebohongan publik. Anggota Komisi Hukum DPR itu menyebut surat pemakzulan itu sebagai drama Denny Indrayana.
(Arsul Sani mengizinkan kumparan mengutip postingannya)
Politikus jebolan S3 di Glasgow Caledomian University itu, menyebut Denny Indrayana mencatut namanya seolah-olah berasal dari dia, tanpa cek dan ricek atau tabayun atas kebenaran kalimat yang ditulis.
ADVERTISEMENT
"Saya mengontak Saudara Denny Indrayana yang saat ini tinggal di Melbourne, Australia, dan memberikan pilihan kepadanya untuk menyelesaikan persoalan tentang PPP dan saya, yang saya anggap sebagai kebohongan publik tersebut dengan 2 (dua) alternatif," ucap Arsul.
Permohonan Maaf Denny Indrayana
Denny Indrayana menyampaikan permohonan maafnya kepada Arsul Sani secara terbuka melalui Twitter berupa file dengan judul "Bang Arsul, Mas Tris, dan Surat Pemakzulan Presiden".
Denny yang pernah menjadi pengacara di kantor hukum yang didirikan Arsul Sani tahun 1997, mengakui penyebutan nama Arsul dalam suratnya tanpa proses cek dan ricek secara langsung.
ADVERTISEMENT
"Menimbang hubungan dan silaturahmi yang harus dijaga tersebut, pencatutan PPP dan nama dalam surat tersebut saya lakukan tanpa terlebih dahulu melakukan cek dan ricek kepada Bang Arsul," ucap Denny.
"Bang Arsul menyampaikan keberatan dan sanggahan atas apa yang saya tuliskan tersebut. Saya karenanya, meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan tidak akan lagi mengulangi hal yang sama," imbuhnya.
Dengan permohonan maaf itu, Denny menarik isi suratnya terkait pemakzulan Jokowi sepanjang menyangkut nama PPP dan Arsul Sani. Namun, selebihnya tidak ada yang berubah.
"Saya tetap berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo telah melakukan pelanggaran pasal impeachment yang diatur dalam konstitusi dan karena layak dimakzulkan," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan tidak mudah tiba-tiba ada permintaan kepada DPR untuk menggelar hak angket dan memakzulkan Presiden Jokowi.
ADVERTISEMENT
"Ya sampai sekarang saya belum pernah melihat suratnya. Sehingga kalau ada surat itu, kemudian kita mesti juga tahu suratnya ditujukan ke mana karena di DPR kan ada mekanisme-mekanisme yang ada," kata Dasco di Gedung DPR RI, Kamis (8/6).
"Ya dia enggak bisa dong. Ini kan dia mau suruh (DPR makzulkan Jokowi)," imbuh Ketua Harian Gerindra itu.
Berikut surat Denny Indrayana terkait impeachment Presiden Jokowi.
