kumparan
24 Mar 2019 11:55 WIB

Cegah Calo Seleksi, Polri Buat Aplikasi Whistleblowing System dan CNC

Kegiatan ‘Pakta Integritas on The Road (Pinter) Penerimaan Terpadu Calon Anggota Polri 2019 di Mako Korbrimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Minggu (24/3). Foto: Ajo Darisman/kumparan
Polri menerima 9.500 anggota baru untuk tahun 2019. Di antaranya, 350 personel untuk Akademi Kepolisian (Akpol), 8.750 personel Bintara, 300 Tantama, serta 75 anggota Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) yang sudah mulai mengikuti pendidikan.
ADVERTISEMENT
Asisten Kapolri Bidang SDM, Irjen Pol Eko Indra Heri, menyampaikan agar para peserta dan orang tua tidak percaya dengan calo atau oknum yang mengaku bisa meloloskan seleksi. Eko menegaskan seleksi tergantung pada kemampuan peserta.
“Masih ada isu di masyarakat tentang ‘penembak di atas kuda’. Jadi tolong kepada orang tua yang anaknya ikut seleksi ini, jangan percaya pada calo atau siapapun yang mengatakan mampu atau bisa menolong. Tidak ada yang bisa. Semua tergantung kepada kemampuan dia sendiri,” ujar Eko di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Minggu (24/3).
Polri menerima Rekor MURI untuk kategori peserta terbanyak penandatanganan pakta integritas. Foto: Ajo Darisman/kumparan
Selain mengingatkan peserta dan orang tua untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam seleksi, Polri juga memperbarui sistem seleksi dengan membuat aplikasi Whistleblowing System (WBS). Melalui aplikasi yang nantinya bisa diunduh di Play Store ini, masyarakat bisa melaporkan segala kecurangan dalam tahap penerimaan.
ADVERTISEMENT
“Sehingga nanti masyarakat bisa melihat adanya penyimpangan tanpa diketahui identitasnya, dia akan bisa melaporkan kepada kita,” jelasnya.
Tak hanya itu, Polri juga membuat aplikasi yang nantinya bisa digunakan orang tua dan peserta untuk memonitor langsung hasil nilai seleksi. Aplikasi ini juga tidak bisa diakses anggota Polri, hanya untuk peserta dan orang tua.
“Ada beberapa inovasi ya seperti CNC. Itu Clean and Clear, di mana masing-masing orang tua atau peserta itu bisa memonitor hasil nilainya setiap saat. Jadi dia dibangun sebuah sistem, tapi hanya dia aja yang tahu, kita tidak bisa tahu,” tegasnya.
Dengan adanya inovasi teknologi untuk proses perekrutan ini, Eko berharap tidak ada lagi terjadi kecurangan, korupsi, kolusi, hingga nepotisme (KKN). “Jadi tidak ada KKN, tidak ada macam macam. Mereka yang memang mampu, itulah yang akan lulus,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
Penerimaan yang sudah berlangsung sejak Januari 2019 ini diikuti oleh ratusan ribu peserta. Rangkaian dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan