news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Cegah Korupsi, Pemerintah Libatkan KPK untuk Bangun Ibu Kota Negara

2 Februari 2022 13:20 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat Konferensi Pers Akhir Tahun Kementerian PPN/Bappenas di Ubud, Gianyar, Bali, Senin (28/12). Foto: Fikri Yusuf/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat Konferensi Pers Akhir Tahun Kementerian PPN/Bappenas di Ubud, Gianyar, Bali, Senin (28/12). Foto: Fikri Yusuf/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meminta KPK untuk mengawasi proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Tak hanya agar tak muncul korupsi dalam pelaksanaannya, tetapi juga dalam urusan perencanaan dan persiapan.
ADVERTISEMENT
Kehadiran KPK dinilai perlu untuk mengawasi guna memastikan tak terjadi inefisiensi pada sejumlah hal terkait proses pembangunan IKN. Baik soal harga lahan hingga eskalasi kenaikan harga kebutuhan yang nantinya berpotensi memberatkan pemerintah.
Hal itu disampaikan Suharso dalam agenda kunjungannya ke KPK bersama sejumlah Staf Bappenas guna membicarakan kerja sama terkait IKN.
"Kami ingin mengajak lebih tajam lagi dalam hal persiapan, perencanaan, dan pembangunan yang sedemikian rupa agar pertama tidak terjadi inefisiensi dalam harga-harga biaya-biaya lahan, kemudian inefisiensi terhadap harga-harga yang lainnya dan mengakibatkan terjadi kenaikan eskalasi yang tentu memberatkan kita semua dalam pembangunan ibu kota negara yang akan datang," ujar Suharso dalam konferensi pers di kantor KPK, Rabu (2/1).
Suharso berharap KPK bisa melakukan pengawasan guna mencegah terjadi korupsi dalam proses pembangunan IKN.
ADVERTISEMENT
"Sehingga kita akan berhati-hati supaya prosedur-prosedur yang diregulasikan itu tidak membuka peluang terbentuknya atau terjadinya korupsi," kata Suharso.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
Inisiatif tersebut disambut baik Ketua KPK Firli Bahuri. Ia menyebut KPK akan berkoordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan serta pencegahan korupsi.
"Bersama-sama dengan Bappenas kita akan melakukan sinergi koordinasi terkait dengan penyiapan segala sesuatunya apakah penyiapan lahan, penyiapan pembangunan infrastruktur ini penting di dalam rangka tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dan tidak ramah dengan korupsi," ujar Firli.
Karenanya, KPK mendorong kepada pemerintah menyiapkan dan merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Sehingga potensi atau celah terjadinya tindak korupsi sekecil apa pun dapat diminimalisasi.
ADVERTISEMENT
"KPK juga memandang perlu dalam rangka pembangunan ibu kota negara, meminta kepada pemerintah untuk melakukan persiapan yang baik well prepare dan juga perencanaan yang baik well planning sehingga setiap tahapan pembangunan ibu kota negara mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengadaan barang jasa, pembiayaan program, termasuk juga sumber pembiayaannya diyakinkan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa bocor akibat korupsi," kata Firli.