Cegah Radikalisme, Tjahjo Kumolo Luncurkan Aplikasi 'ASN No Radikal'

2 September 2020 16:30 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo. Foto: Kementerian PANRB
zoom-in-whitePerbesar
Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo. Foto: Kementerian PANRB
ADVERTISEMENT
KemenPANRB tengah berusaha melakukan reformasi birokrasi, salah satunya mewujudkan ASN yang bebas dari ancaman radikalisme.
ADVERTISEMENT
MenPANRB, Tjahjo Kumolo, mengatakan hal tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut tantangan Indonesia yakni radikalisme dan terorisme. Apalagi, kedua paham tersebut berupaya menggeser ideologi bangsa yang sudah ditanamkan para pemimpin bangsa sebelumnya.
"Ini yang harus kita cermati dalam rangka pembinaan ASN. Karena tantangan bangsa ini menurut Pak Jokowi ada yang pertama adalah radikalisme terorisme," kata Tjahjo saat peluncuran secara virtual, Rabu (2/9).
"Kita memasuki 75 tahun merdeka dan masalah-masalah ini masih muncul. Mudah-mudahan teman-teman ASN yang terlibat dalam Pilkada mari kita lawan kampanye-kampanye hoaks, SARA, bahkan ide untuk mengganti ideologi Pancasila kita," lanjutnya.
Sejumlah upaya dilakukan untuk mencegah paham tersebut menyebar di masyarakat, khususnya di kalangan ASN. Untuk itu, Tjahjo menjelaskan pihaknya meluncurkan aplikasi 'ASN No Radikal'.
Ilustrasi Teroris Foto: Shutter Stock
Tjahjo mengatakan aplikasi ini merupakan terobosan inovasi berbasis IT yang diharapkan semakin mempercepat penanganan ASN radikal. Aplikasi ini akan terkoneksi dengan pemerintah daerah, BNPT, Kemenag, BKN, KASN, Kominfo, BSSN, hingga BIN.
ADVERTISEMENT
"Hadir aplikasi ASN No Radikal. Ini terobosan yang diharapkan dapat memudahkan penanganan radikalisme, connect dengan daerah, BNPT, Kemenag, Kominfo dan Badan Cyber, dan dari intelijen bisa BIN, Kejaksaan dan sebainya untuk bisa memonitor," ucapnya.
Tjahjo menyebut aplikasi tersebut bisa mengontrol hal-hal yang berkaitan dengan radikalisme di ruang lingkup ASN. Sehingga, pencegahan yang dilakukan akan bersifat maksimal.
Aparatur Sipil Negara (ASN) saat upacara. Foto: ANTARA FOTO/Rahmad
"Diharapkan akan lebih memudahkan dalam mengontrol dan memonitor sehingga masalah berkaitan dengan radikalisme cepat selesai. Untuk mekanisme penerimaan CPNS saja kita tekankan dalam proses rekrutmen yang harus hati-hati," pungkasnya.