Cerita Jokowi Ikut Pilwalkot hingga Pilpres dan Temukan Politik Uang

Calon presiden petahana Joko Widodo beserta istrinya Iriana Widodo mencoblos di TPS 008, Gambir, Jakarta, Rabu (17/4). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Presiden Jokowi mengingatkan semua pihak, khusus Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu, untuk mengantisipasi maraknya praktik politik uang (money politic) menjelang Pemilu 2024.

"Salah satunya penting mengatasi praktik politik uang, hati-hati banyak kejadian mengenai ini dan politik uang itu penyakit di setiap pemilu, pasti ada," ujar Jokowi saat acara Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2024 yang digelar Bawaslu di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12).

Warga melihat mural bertema Pemilu 2019 di Stadion Kridosono, DI Yogyakarta. Foto: ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

Sesuai pengalamannya mengikuti berbagai proses pemilu dari Pilwalkot Solo, Pilgub DKI Jakarta, hingga Pilpres 2014 dan 2019, Jokowi menegaskan praktik politik uang di tengah-tengah masyarakat banyak terjadi.

"Kalau ada yang bilang enggak, sudah enggak ada (politik uang), saya tiap hari di lapangan, saya sudah mengikuti pilkada wali kota 2x, pilgub 2x karena dua ronde, pilpres 2x, jadi kalau ada yang membantah (bilang politik uang) tidak ada, saya sampaikan apa adanya, ada," tegasnya.

Jokowi Ahok pada Pilgub DKI 2012 Foto: Dhoni Setiawan/Antara

Jokowi memastikan mengawasi dan menindak praktik politik uang memang tugas Bawaslu, namun membutuhkan peran aktif masyarakat. Ia khwatir jika tak ditangani bersama-sama, politik uang akan mencederai demokrasi di Indonesia.

"Itu tugas Bawaslu. Aturannya sudah diperketat tapi praktik tetap banyak, yangg terkena sanksi juga sedikit, ini ada gap. Libatkan masyarakat untuk memperkecil pelung politik uang. Kalau dibiarkan merusak demokrasi," paparnya.

Presiden Joko Widodo melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawan Pemilu (Bawaslu) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/4). Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden

Oleh karena itu, Jokowi meminta Bawaslu menggencarkan pendidikan politik kepada masyarakat dan mengupayakan agar partisipasi masyarakat meningkat dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

"Libatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Gencarkan pendidikan politik, literasi, partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu berintegritas dan berkualitas. partisipasi masyarakat ini akan mempermudah Bawaslu," pungkasnya.