Cerita Kabakamla Laksdya Aan Kurnia soal Nelayan Pantura yang Dikirim ke Natuna

12 Juni 2020 15:36 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia dalam webinar 'Tantangan Indonesia untuk Mengakhiri Praktik Illegal Fishing'. Foto: screenshot/zoom
zoom-in-whitePerbesar
Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia dalam webinar 'Tantangan Indonesia untuk Mengakhiri Praktik Illegal Fishing'. Foto: screenshot/zoom
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, memberikan sedikit cerita mengenai program penempatan nelayan tradisional di perairan Natuna Utara. Program itu bertujuan untuk mencegah adanya praktik illegal fishing.
ADVERTISEMENT
Aan bercerita soal adanya nelayan tradisional asal Pantura yang tidak mampu bertahan selama 30 hari di perairan laut Natuna Utara. Hal itu disebabkan pandemi COVID-19.
"Karena ada COVID, kemudian juga hasilnya tidak maksimal, sehingga sebelum sampai sebulan 30 nelayan Pantura itu minta kembali pulang," kata Aan dalam webinar yang diselenggarakan kumparan dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Jumat (12/6).
Mengenai program penempatan nelayan Pantura di perairan Natuna, Aan mengatakan hal ini bermula ketika dirinya mengundang 13 kementerian dan lembaga ke kantornya. Kemudian disepakati MoU bersama 13 kementerian/lembaga dan Bakamla untuk mengirimkan nelayan asal Pantura ke wilayah perairan Natuna.
"Dua bulan lalu di kantor saya 13 kementerian/lembaga membuat MoU bahwa kita akan mengirim nelayan nelayan kita yang kapalnya besarnya 100-150 gross ton untuk menyaingi di sana untuk bisa melakukan penangkapan ikan di sana," ucap Aan.
Sejumlah kapal nelayan bersandar di Pelabuhan lubuk Lumbang Pring, di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Keputusan itu diambil berdasarkan kondisi nelayan lokal Natuna yang dinilai sudah tidak lagi mumpuni untuk bersaing dengan kapal coast guard dengan kapasitas besar milik China.
ADVERTISEMENT
"Saudara-saudara kita di natuna sendiri itu relatif ya kapalnya hanya 5-10 gross ton ya, mereka tak ada berpikir untuk bisnis atau ekonomi, mereka hanya berpikir untuk hidup hari itu. Saya juga sudah ke sana dengan Menteri KKP untuk mengimbau untuk bersaing di sana," beber Aan.
Sikap nelayan Natuna yang tidak bisa bersaing itu, menurut Aan, menunjukkan ketidaksiapan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya di wilayah kedaulatan Indonesia.
"Artinya nelayan kita belum siap untuk bersaing dengan nelayan nelayan asing yang sebetulnya di situ ada sumber daya ikan, inilah bentuk dari bahwa kita belum siap memanfaatkan sumber daya di wilayah kita sendiri," ungkap Aan.
Aan kemudian membandingkan dengan program China Maritime Militia (CMM). Dalam program itu, negara melatih para nelayan bukan hanya untuk mencari keuntungan dari menangkap ikan, tapi juga mengajarkan bagaimana caranya untuk mempertahankan wilayah perairan mereka.
ADVERTISEMENT
"Jadi semacam nelayan yang sudah dilatih atau semacam bela negara dan itu dapat insentif dari pemerintah sehingga sikap nelayan ini betul-betul militan. Tapi bukan militer, mereka nelayan yang dilatih, kemudian lapis keduanya ada coast guard lapis ketiganya ada Angkatan Laut sehingga pendekatan mereka bukan militer," jelas Aan.
Langkah tersebut saat ini tengah dijajaki oleh pemerintah. Menurut Aan, pemerintah terus mengupayakan menempatkan nelayan di daerah sengketa atau overlapping yang memiliki pandangan atau jiwa nasionalis.
"Harusnya nelayan nelayan kita di daerah yang masih sengketa di daerah yang belum selesai, ini harusnya bukan nelayan-nelayan biasa yang tanda kutip hanya mencari profit tapi harus punya jiwa nasionalis," kata Aan.
Maka dari itu pemerintah membuat program pengiriman nelayan asal Pantura ke Natuna. Sejumlah insentif termasuk penyediaan kapal tangkap yang mumpuni disiapkan dengan harapan menjadi solusi dari pemerintah untuk meningkatkan daya tangkap dan daya jelajah para nelayan di daerah sengketa.
ADVERTISEMENT
"Pemerintah mungkin harus memberikan insentif di situ sehingga mereka tak hanya mencari keuntungan, tapi mereka juga bisa hadir bahwa ini lho wilayah saya. Ini kan belum ada yang seperti itu, kalau militer kan jadinya kurang bagus di mata internasional, harusnya nelayan kita yang kita siapkan, nah inilah PR ke depan," ujar Aan
"Jadi kita betul-betul melatih nelayan nelayan ini untuk punya perjuangan dan nasionalis tapi tidak semua nelayan dan tidak di semua daerah," tutupnya.
***
ADVERTISEMENT
(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)
***
Saksikan video menarik di bawah ini: